Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Imanudin, menegaskan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus berlandaskan hasil musyawarah bersama masyarakat.
Anggota DPRD Murung Raya, Lita Norfiana, menegaskan bahwa pemerintah desa (pemdes) merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat dan pembangunan di tingkat akar rumput.
Wakil Ketua (Waket) I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah bersama Bupati Mura, Heriyus menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sekaligus peluncuran dialog percepatan musyawa
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Agustinus Gerung mengatakan, menyerap aspirasi masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) sangat penting dalam mendukung terlaksananya program pembangunan di Kabupaten Kapuas. Sehingga Anggota DPRD Kabupaten Kapuas akan turun langsung untuk menerima aspirasi.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Yohanes menegaskan aparatur pemerintah desa (Pemdes) memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan daerah. Karena merupakan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat tingkat bawah.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mura menggelar pelatihan, untuk kepala desa dan perangkat desa, berjumlah kurang lebih 348 orang, di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Rabu (30/10).
Tujuan akhir dari proram stunting adalah terjadinya perubahan pikir dan pola perilaku, menuju masyarakat yang lebih sadar Kesehatan dan gizi. Karena itu, Pj Bupati Mura, Hermon mengharapkan kepada semua desa agar membentuk dan mengaktifkan kelompok DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting).
Pemerintah desa (Pemdes) diminta lebih proaktif untuk menurunkan tingkat prevelensi stunting di wilayah Mura. Menurut Anggota DPRD Mura, Mahyono dengan intervensi yang terkoordinasi dengan baik dari tingkat kecamatan hingga desa, khususnya di lokus stunting akan memberikan dampak yang signifikan.
Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024 yang lalu, membawa suasana baru dalam konteks pemerintahan desa.
Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024 yang lalu, membawa suasana baru dalam konteks pemerintahan desa. Disamping penambahan masa jabatan, pemerintah desa juga dituntut lebih meingkatkan pada aspek administrasi.
