Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nomor urut 4, Abdul Razak dan Sri Suwanto, yang dikenal dengan singkatan ASRI, menegaskan komitmen mereka untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nomor urut 3, Agustiar Sabran dan Edy Pratowo, memfokuskan program unggulan Kartu Huma Betang Sejahtera dalam debat publik kedua yang digelar KPU Kalteng di Metro TV, Selasa (5/11) malam.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Terkait pelayanan dalam rangka kebijakan Dinas Sosial dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), di Rilex Resto Pangkalan Bun, Rabu (23/10/2024).
Penjabat (Pj) Bupati Gunung Mas (Gumas), Herson B. Aden, menekankan bahwa pelayanan publik di wilayahnya merupakan cerminan utama dari kualitas tata kelola pemerintahan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) terus berupaya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penjabat Bupati Gunung Mas (Gumas), Herson B. Aden, mengungkapkan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ditetapkan sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Kalangan DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menekankan pentingnya kedisiplinan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal itu dibuktikan dengan melakukan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah setempat.
Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat koordinasi (rakor), Senin (9/9). Rakor yang dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Ir H Darliansjah MSi itu bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah(PD), sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kapuas.
