Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada Senin (17/2).
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dilansir dari ANTARA, Tim kuasa hukumnya menyerahkan 41 bukti untuk menguatkan permohonan tersebut.
Giliran advokat PDIP, Simon Petrus dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan Anggota DPR RI 2019-2024 dengan tersangka buron, Harun Masiku.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maria Lestari untuk yang kedua kalinya, setelah sebelumnya mangkir. Maria dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 219-2024 yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) meminta kader dan simpatisan partai untuk tetap tenang dan menyebut pemeriksaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari perjuangan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, memastikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tiga kursi anggota DPRD Kalteng masih menunggu proses pergantian antar waktu (PAW), meliputi dua anggota dari PDIP dan satu dari Gerindra. PAW diperlukan setelah ada anggota yang mengundurkan diri dan meninggal dunia.
Tensi politik terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, kian menghangat. Partai Gerindra menyindir PDIP yang seperti lempar batu sembunyi tangan dalam bersikap mengenai kenaikan PPN.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan dalam acara pelantikan pengurus baru Pemuda Katolik di Jakarta, Selasa (17/12) malam, dikutip dari ANTARA.
