Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Erlin Hardi menerima audiensi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangka Raya. Audiensi yang dilakukan di rumah jabatan bupati Kapuas, Kamis (1/2) itu untuk mendukung pendapatan pajak di Kabupaten Kapuas.
Penyanyi dangdut Inul Daratista memprotes pemerintah dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, akibat wacana kenaikan pajak hiburan.
Pemilik goyang ngebor itu khawatir dan blak-blakan mengaku tidak sanggup membayar beban pajak yang terlampau tinggi.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Syafiri mengungkapkan realisasi pendapatan daerah di tahun 2023 kurang lebih 87,62 persen dan realisasi belanja daerah 65 persen hingga saat ini.
Wakil Kasat Lantas Polresta Balikpapan AKP Muklas menyebut, razia gabungan kembali digelar di kawasan Balikpapan Permai (BP), kemarin. Dari kegiatan ini sedikitnya ada 67 kendaraan terjaring, 21 di antaranya mati pajak. Sisanya, disanksi tilang karena tidak dapat memperlihatkan surat-surat kelengkapan berkendara, baik SIM maupun STNK.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalteng, PT. Jasa Raharja, dan Dirlantas Provinsi Kalteng melaksanakan soft launching dan uji coba aplikasi E-Pahari (Elektronik pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK secara mandiri) di Aula Kantor Pusat Bank Kalteng, Senin (27/11) kemarin.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya menggelar Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan I tahun sidang 2023/2024 di ruang rapat komisi secara daring. Rapat tersebut membahas persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palangkaraya tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi A DPRD Palangkaraya, Tantawi Jauhari mengharapkan, pemerintah setempat melalui instansi teknisnya terus menggiatkan operasi kepatuhan wajib pajak, khususnya pada para pelaku usaha.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan BPPRD Kota Palangkaraya melakukan penertiban spanduk, baliho, dan reklame tak berizin di Kota Palangkaraya, Kamis (5/10).
Ketua Komisi A DPRD Kota Palangkaraya, Subandi mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemko) Palangkaraya telah memberlakukan penghapusan denda, dan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal itu terhitung sejak tahun 2020 lalu, sampai dengan masa berlaku 30 September 2023.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban. Mengatakan, momentum event FBIM dan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Oneprix Putaran II Kota Palangkaraya 2023, berpengaruh pada penerimaan pajak daerah
