26.2 C
Jakarta
Friday, April 10, 2026

TAG

Pajak daerah

DPRD Palangka Raya Ingatkan Pajak Daerah Jangan Bebani Warga

DPRD Palangka Raya mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan pajak daerah dan retribusi tidak memberatkan masyarakat.

PAD Palangka Raya Belum Seimbang, Pajak Unggul Retribusi Tertinggal

Pemko Palangka Raya mulai mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan pertama (Januari–Maret).

Pemko Palangka Raya Sederhanakan Layanan Pembayaran PBB-P2

Bapenda Palangka Raya menyederhanakan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026.

Realisasi 2025 Capai Rp264 Miliar, Bapenda Palangka Raya Naikkan Proyeksi Pajak 2026

Bapenda Palangka Raya memproyeksikan penerimaan pajak 2026 naik sekitar Rp280 miliar, didorong sektor pajak hiburan dan aktivitas ekonomi baru.

DPRD Kalteng Tekankan Pentingnya Kerja Sama Provinsi dan Kabupaten dalam Pajak Daerah

Freddy Ering dari Komisi I DPRD Kalteng menekankan pentingnya sinergi Pemprov dan Pemkab Seruyan untuk optimalisasi Pajak Daerah dan peningkatan PAD.

PAD dari Pajak Difokuskan untuk Pembangunan, Ini Penjelasan Sekda

Pajak yang dibayarkan masyarakat Kota Palangka Raya dipastikan kembali ke warga.

Pengawasan Pajak Diperketat, Pemko Palangka Raya Siapkan 125 Tapping Box

Pemko Palangka Raya memperketat pengawasan pajak daerah dengan menyiapkan 125 unit tapping box.

Dukung Tapping Box Pajak, Hap Baperdu: Cara Efektif Cegah Kebocoran PAD

Rencana Pemerintah Kota Palangka Raya menerapkan sistem tapping box pajak daerah mendapat dukungan dari DPRD.

Pemko Palangka Raya Pastikan Tapping Box Demi Transparansi dan Perlindungan Usaha

Pemko Palangka Raya menegaskan tapping box diterapkan untuk melindungi pelaku usaha melalui pencatatan transaksi yang transparan dan akurat.

DPRD Palangka Raya Bentuk Pansus, LHP BPK soal Pajak dan Retribusi Disorot

DPRD Kota Palangka Raya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti LHP BPK RI terkait pajak dan retribusi daerah Pemkot Palangka Raya.

Latest news