Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus memperkuat pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam reformasi sistem Pajak Alat Berat (PAB).
Pemerintah Pusat melalui Kemendagri mendorong Provinsi Kalteng agar memperkuat sistem pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) berbasis digital dan transparan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Alat Berat (PAB).
Bapenda Kalteng menegaskan komitmennya dalam mengawasi perusahaan yang belum patuh terhadap kewajiban pajak, khususnya terkait alat berat dan kendaraan operasional.
