Pemprov Kalteng memperkuat validasi data pajak untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak alat berat, air permukaan, dan BBM.
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Yohannes Freddy Ering mendorong implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kalteng Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak air permukaan.
