Rapat paripurna perdana anggota DPR RI periode 2024-2029 mengagendakan penyusunan pimpinan fraksi setiap partai di Parlemen Senayan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI sementara, Guntur Sasono di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.
Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang berencana merevisi Undang-undang Perindustrian karena dianggap kurang relevan.
Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Imbang) DPR RI Mukhtarudin mendorong sektor-sektor yang menjadi penopang pemajuan industri halal di tanah air dapat menjadi solusi meningkatkan potensi perekonomian yang berkelanjutan.
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengucapkan selamat ulang tahun Pertambangan dan Energi (HUT PE) yang ke 79 tahun hari ini Sabtu 28 September 2024.
Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan(Inbang) DPR RI Mukhtarudin menilai pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di seluruh wilayah Indonesia tersebut telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor asal Jepang.
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menginginkan agar Indonesia harus kendalikan Harga Nikel, Batu Bara dan timah.
Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI Mukhtarudin mendorong penerapan peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui ekonomi Pancasila.
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menegaskan bahwa budaya literasi literasi dinilai makin urgent di tengah maraknya informasi dan meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat saat ini.
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendorong para generasi muda di Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan dunia wirausaha. Hal itu dilakukan disampaikan Mukhtarudin saat membuka kegiatan Bimtek Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Palangkaraya, Senin (23/9/2024).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-undang.
