Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial bagi keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta masyarakat kurang mampu di sekitar Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas).
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam sistem kerja seluruh jajaran pimpinan tinggi (Pimti) Kemenkumham.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas resmi melantik 11 pimpinan eselon I baru di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jumat (15/11/2024), di Graha Pengayoman, Jakarta.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) terus berupaya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya pelaksanaan Pilkada yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), bebas dari provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian.
Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, resmi melantik Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang baru.
Masih banyak masyarakat yang menganggap Kekayaan Intelektual (KI) sebagai beban biaya, bukan sebagai investasi yang berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi.
Masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., resmi diperpanjang setelah menerima Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2024.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar serah terima jabatan (sertijab) dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Joko Martanto kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang baru, Maju Amintas Siburian, di Aula Mentaya Kanwil Kemenkumham Kalteng, Rabu (28/8).
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM), Dhahana Putra, menyoroti intensitas dinamika politik yang meningkat belakangan ini, serta maraknya aksi-aksi demonstrasi yang muncul sebagai respons berbagai elemen masyarakat, mulai dari civitas akademik, mahasiswa, masyarakat umum, hingga pekerja freelance, artis, komika, dan politikus. Dhahana menegaskan bahwa Polri harus menjaga prinsip-prinsip HAM dalam menegakkan hukum terhadap para pengunjuk rasa.
