DPMPTSP Kalteng mengevaluasi kepatuhan perizinan dan pelaporan usaha perhotelan di Palangka Raya guna mendorong iklim investasi pariwisata yang tertib dan berkelanjutan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari, mengingatkan agar produk hukum daerah tidak menjadi penghambat masuknya investasi.
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menegaskan seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) di sektor perkebunan kelapa sawit wajib mematuhi aturan yang berlaku.
