Ekonom Muda Kalteng Rio Kriswana menilai dipertahankannya rating BBB Indonesia oleh S&P Global Ratings menjadi bukti kuatnya fundamental ekonomi nasional.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali meraih opi
Pemprov Kalteng menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan komprehensif agar mampu mendukung pelayanan penanaman modal yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mendorong percepatan reforma agraria melalui legalisasi aset, penyelesaian konflik lahan, dan penyusunan tata ruang.
Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menghadiri forum APKASI di Batam untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus menjajaki kerja sama dengan investor dari Hong Kong, Singapura, dan Tiongkok.
Pemkab Kapuas jemput bola ke pemerintah pusat untuk mempercepat penerbitan HGU, HGB, dan Hak Pakai, demi mengoptimalkan penerimaan BPHTB dari sektor perkebunan sawit.
Pemkab Seruyan bersama Kaleka Indonesia memperkuat kolaborasi strategis untuk mendorong pembangunan ramah lingkungan yang berdampak langsung pada ekonomi kerakyatan.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Siti Nafsiah menilai evaluasi 14 RKAB zirkon sebagai langkah wajar untuk memperbaiki tata kelola dan kepastian hukum pertambangan.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah meminta perusahaan mempercepat realisasi kebun plasma 20 persen serta menjalankan CSR sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
DPMPTSP Kalteng mengevaluasi kepatuhan perizinan dan pelaporan usaha perhotelan di Palangka Raya guna mendorong iklim investasi pariwisata yang tertib dan berkelanjutan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari, mengingatkan agar produk hukum daerah tidak menjadi penghambat masuknya investasi.
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menegaskan seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) di sektor perkebunan kelapa sawit wajib mematuhi aturan yang berlaku.
