Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Siti Nafsiah menilai evaluasi 14 RKAB zirkon sebagai langkah wajar untuk memperbaiki tata kelola dan kepastian hukum pertambangan.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah meminta perusahaan mempercepat realisasi kebun plasma 20 persen serta menjalankan CSR sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
DPMPTSP Kalteng mengevaluasi kepatuhan perizinan dan pelaporan usaha perhotelan di Palangka Raya guna mendorong iklim investasi pariwisata yang tertib dan berkelanjutan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari, mengingatkan agar produk hukum daerah tidak menjadi penghambat masuknya investasi.
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menegaskan seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) di sektor perkebunan kelapa sawit wajib mematuhi aturan yang berlaku.
