Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangkaraya melalui Statistisi Madya, Chandra Birawa mengatakan Kota Palangkaraya berada di peringkat kelima kota dengan inflasi tertinggi di bulan Oktober lalu. Mengetahui hal ini, Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Noorkhalis Ridha mengaku sangat menyayangkan.
Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng di ruang komisi II DPRD Kalteng, Rabu (22/11).
Statistisi Madya BPS Kota Palangkaraya, Chandra Birawa. Mengatakan pada bulan Oktober 2023 terjadi inflasi sebesar 0,63 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117, 27.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran mengungkapkan inflasi di Provinsi Kalteng saat ini masih terkendali berkat kerja sama semua pihak.
trategi Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dalam menangani inflasi dan mengurangi dampak resesi dengan menggelar operasi pasar turut diapresiasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Norkhalis Ridha.
Wakil Bupati Seruyan, Hj. Iswanti mendorong seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Seruyan agar memiliki program kegiatan yang dapat menjaga kestabilan harga barang di wilayah setempat.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sri Widanarni menyebut inflasi di Kalteng saat ini masih relatif stabil.
Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Kapuas, Jaya mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di ruang rapat Kantor Bupati Kapuas, Selasa (4/7).
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian dengan menyampaikan upaya masih perlunya dilakukan pengendalian inflasi. Yaitu dengan cara operasi pasar murah, pemberian bansos bagi yang tidak mampu, mengecek kebutuhan supply pangan daerah masih - masing, serta melakukan intervensi jika terjadi kenaikan komoditas tertentu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan. Meminta kepada pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Agar bisa lakukan investigasi terkait dengan inflasi.
