Enam fraksi pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas sepakat untuk membahas enam Raperda serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) memutuskan untuk menghentikan kontrak tenaga honorer atau non-ASN dengan masa kerja di bawah dua tahun.
Pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD Kabupaten Kapuas memasuki tahap penting. Dalam Rapat Paripurna, fraksi-fraksi pendukung dewan menyampaikan pemandangan umum mereka dan meminta jawaban dari pihak eksekutif sebelum regulasi tersebut masuk ke tahap lebih lanjut.Â
Usai kegiatan penyambutan dan serah terima jabatan (Sertijab) Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda bersama Wakil Bupati (Wabup), H. Supian mengikuti agenda rapat paripurna di Aula Paripurna DPRD setempat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 telah dilaksanakan dengan penyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan, terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Hj Siti Nafsiah mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan daerah serta memperkuat sinergi dengan pihak eksekutif guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
