Perubahan cuaca atau musim pancaroba merupakan hal yang perlu diwaspadai dan diantisipasi masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Ardiansah, S.Hut, MM.
Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dan Eksekutif atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mencapai kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kapuas untuk tahun anggaran 2024.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Yohanes, mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga lingkungan selalu terjaga bersih, indah, dan asri.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kunanto, mengharapkan agar Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Kapuas menjadi lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Abdurahman Amur, menekankan peran yang sangat penting yang dimiliki oleh kepala desa (kades) dan aparatur desa dalam upaya mempercepat pembangunan desa.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Sri Umi Daryatun, mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut untuk meningkatkan disiplin kerja guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Ardiansah, menyoroti peran penting aparatur pemerintah desa (pemdes) dalam struktur pemerintahan daerah saat ini.
Budaya gotong royong, yang merupakan warisan nenek moyang, kini menghadapi ancaman kepunahan. Saat ini, budaya ini hampir tidak terlihat lagi dalam masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Sri Umi Daryatun, mengungkapkan harapannya agar pemerintah desa terus memperkuat koordinasi terkait dengan isu-isu pembangunan.
