ksi damai dilakukan sekitar 50 guru PAUD sertifi kasi dan non Aparatur Sipil Negara (ASN), di Gedung DPRD Kapuas, Rabu (21/9). Mereka menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyat dan meminta perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas terkait insentif.
Proses sengketa atau gugatan calon kepala desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2022 lalu, kini sudah selesai dilakukan Panitia Pilkades Kabupaten Kapuas.Â
Keputusan pemerintah pusat yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tentunya berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan harga kebutuhan pokok.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Noni Ermirawati menyoroti kondisi Gedung Kesenian Gandang Garantung yang saat ini memprihatinkan.
Pelayanan kesehatan dinilai penting bagi masyarakat, apalagi di pedesaan. Sehingga harus diimbangi dengan sarana prasarana, dan tenaga kesehatan memadai guna berikan pelayanan tersebut.
Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menyampaikan pandangan umum terkait pembayaran gaji guru kontrak dan K2 yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 mulai dibuka, khususnya di Kabupaten Kapuas. Untuk memastikan agar berjalan dengan baik, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas meminta adanya pengawasan.
DPRD Kapuas mengapresiasi dan menyambut baik adanya Polres Kapuas melalui Polsek Kapuas Timur bersama instansi terkait, dimana antisipasi penyebaran Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) dengan adanya penyekatan di pintu masuk Kalteng.
Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menghapus tenaga kontrak (Tekon), atau honor mulai tahun 2023 menjadi perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Bardiansyah, SE.
