Keterlibatan pemerintah, baik pusat, daerah, kecamatan maupun desa serta kelurahan bersama masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah banjir di Kabupaten Kapuas. Khususnya jika melihat kondisi di Kecamatan Mantangai. Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Yetty Indriana.
Keluhan petani yang ada di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kapuas Timur, Tamban Catur, Bataguh dan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas harus disikapi dengan kehadiran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas. Ini disampaikan dan ditegaskan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kunanto.
ksi damai dilakukan sekitar 50 guru PAUD sertifi kasi dan non Aparatur Sipil Negara (ASN), di Gedung DPRD Kapuas, Rabu (21/9). Mereka menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyat dan meminta perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas terkait insentif.
Proses sengketa atau gugatan calon kepala desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2022 lalu, kini sudah selesai dilakukan Panitia Pilkades Kabupaten Kapuas.Â
Keputusan pemerintah pusat yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tentunya berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan harga kebutuhan pokok.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Noni Ermirawati menyoroti kondisi Gedung Kesenian Gandang Garantung yang saat ini memprihatinkan.
Pelayanan kesehatan dinilai penting bagi masyarakat, apalagi di pedesaan. Sehingga harus diimbangi dengan sarana prasarana, dan tenaga kesehatan memadai guna berikan pelayanan tersebut.
Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menyampaikan pandangan umum terkait pembayaran gaji guru kontrak dan K2 yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 mulai dibuka, khususnya di Kabupaten Kapuas. Untuk memastikan agar berjalan dengan baik, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas meminta adanya pengawasan.
