Wakil Ketua III DPRD Murung Raya, Rahmanto Muhidin menghadiri gebyar shalawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, di Desa Mangkahui, Jumat (29/9) malam.
Rahmanto Muhidin menyampaikan, dukungannya bagi setiap pengembangan seni qasidah yang dilaksanakan dipedesaan, kecamatan dan kabupaten Murung Raya pada umumnya. Salah satunya, melalui gebyar shalawat ini.
DPRD Kota Palangkaraya kembali melaksanakan agenda rutin rapat paripurna ke – 5 persidangan 1 tahun sidang 2023/2024 DPRD Kota Palangkaraya via zoom, Sabtu (23/9). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Palangkaraya, Basirun B. Basepar.
Penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangkaraya, Alman P Pakpahan oleh Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin ternyata menuai sorotan tajam.
Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Jhony Arianto Satria Putra mengatakan bahwa Kota Palangka Raya sudah selayaknya menerapkan digitalisasi pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Palangka Raya Smart City sesuai dengan visi misi Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.
Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Anna Agustina Elsye menilai perlunya perbanyak jumlah depo sampah di Kota Palangka Raya. Namun demikian, ia juga sangat mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan.
Lima Fraksi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menyetujui agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 untuk dibahas lebih lanjut.
Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung menyarankan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk bisa mengelola sampah dengan konsep Sustainable Waste Management (pengelolaan sampah berkelanjutan) yang berwawasan lingkungan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung meminta agar pemerintah kota setempat melalui instansi terkait, memperhatikan faslitias kesehatan dan pendidikan yang ada. Jika ada yang rusak, maka harus segera diperbaiki.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menyarankan agar pemerintah daerah melalui instansi terkait bisa melakukan penertiban dan evaluasi terhadap pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Bejo Riyanto mengatakan di akhir masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah, penertiban dan evaluasi aset milik pemerintah daerah harus dilakukan dan dikembalikan.
