Program cetak sawah yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat dukungan dari DPRD. Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, menilai program ini sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.Â
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) sepakat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran. Mengharapkan pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalteng periode 2024-2026, dapat menjalankan amanah dengan baik serta berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan kepemimpinan dan sumber daya manusia di Kalteng.
Pemerataan pembangunan menjadi faktor utama dalam mendorong kemajuan Kalimantan Tengah (Kalteng). Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada beberapa daerah tertentu, tetapi harus merata hingga ke pelosok.
Pemerintah mengalokasikan dana Rp 150 miliar untuk setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah, namun perlu fleksibilitas agar anggaran digunakan sesuai potensi dan kebutuhan lokal.Â
DPRD Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk mengawal program pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menegaskan komitmennya untuk mendukung dan mengawal program kerja Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di provinsi ini.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan. Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalteng,Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalteng dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya, di ruangan komisi II DPRD Kalteng, Selasa (4/3).
Proyek jalan hauling di Kabupaten Gunung Mas dan Kapuas yang diperuntukkan bagi angkutan perusahaan besar swasta (PBS) terus dikebut. Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengungkapkan bahwa progres fisik jalan alternatif ini telah mencapai 70 persen dari total panjang 147 kilometer.
