Ketergantungan Kalimantan Tengah terhadap sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan dinilai tidak lagi mampu menopang daya tahan ekonomi daerah.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng menegaskan perlunya kontribusi nyata dari pelaku usaha tambang, khususnya dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah, menegaskan bahwa transformasi teknologi menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menutup Masa Persidangan II dan membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 melalui Rapat Paripurna ke-10 dan ke-1.
DPRD Kalteng menggelar Rapat Paripurna Ke-10 untuk Penutupan Masa Persidangan II dan Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025.
