Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Pembela Masyarakat Tertindas (LPMT) Kalteng, yang dipimpin oleh Ketua Umum LSR LPMT Kalteng, Agatisansyah. Menggelar Aksi Peduli dan Dukung untuk Pejuang Demokrasi dan Pernyataan Sikap Kalteng Damai, di depan Kantor KPU Provinsi Kalteng pada Kamis sore, (29/2/2024).
Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota Tahun 2024 di Kabupaten Katingan, telah berhasil selesai. Saat ini, hanya perlu menunggu proses perhitungan surat suara.
PEMILU merupakan bagian dari demokrasi, tetapi bukan satu-satunya prasyarat demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert Dahl bahwa salah satu prasyarat demokrasi adalah adanya public contestation di dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik. Tetapi, di samping itu, demokrasi membutuhkan partisipasi dalam kebijakan publik.
PROKALTENG.CO - Direktur Eksekutif Nasional Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menyoroti persoalan demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Palangkaraya menggelar aksi atas keprihatinan terhadap demokrasi yang mereka anggap tidak sesuai koridor. Aksi mereka digelar di Tugu Soekarno, Kota Palangkaraya, Jumat (9/2/2024).
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO -Â Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin, menyampaikan bahwa salah satu karakteristik Indonesia sebagai bangsa adalah kemajemukannya yang terdiri dari beragam Suku, Budaya dan Agama.
Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor mengajak seluruh lapisan masyarakat di daerah ini untuk bersama-sama tetap menjaga persatuan dan kesatuan saat pemilihan umum (Pemilu) dilaksanakan. Dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar jangan terpecah belah akibat pesta demokrasi tersebut.
DEMOKRASI itu ruwet. Tapi di tangan Presiden disway.id/listtag/99/jokowi">Jokowi demokrasi bisa jadi sangat simpel. Undang-undang Kesehatan bisa disahkan dengan cepat. Secepat Ya-Wan.
RENCANA 15 pasal yang akan diamandemen, cukup untuk membawa TNI kembali berdwifungsi, keluar dari kontrol supremasi sipil, sebagai parameter sistem politik demokratis. Catatan Babinkum membuktikan usulan amandemen telah ada sejak tahun 2010. Ini artinya, cuma 6 tahun dari UU No 34/2004 yang mereformasi dirinya, TNI ingin kembali berdwifungsi.
