Dana Desa

Desa-desa di Kalimantan Tengah dipastikan bakal menerima dana pembangunan sebesar Rp100 juta hingga Rp250 juta mulai 2026.

Anggota DPRD Kabupaten Kapuas H Didi Hartoyo melakukan monitoring ke Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang.

Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto memberikan tanggapannya terkait kasus dugaan korupsi dana desa yang terjadi di Desa Batu Ampar, Kecamatan Menthobi Raya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan program strategis untuk percepatan pembangunan desa.

Seluruh Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Katingan diingatkan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan desa yang didanai oleh dana desa.

Optimalisasi dana desa dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat layanan dasar dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kepala Dinas PMD Kalteng, H. Aryawan menambahkan, Gerakan Tanam Padi Serentak menjadi momentum strategis dalam pemberdayaan desa, terutama dalam pengembangan sektor pertanian berbasis masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong transparansi dalam pengelolaan dana desa guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan d

Program Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat. Melalui Dana Desa hingga tahun anggaran 2025 masih berjalan. Sehubungan dengan hal ini seluruh pemerintah desa, khususnya di wilayah Kecamatan Kamipang diminta untuk segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga tidak mampu di daerahnya masing-masing.

Kasus yang melibatkan aparatur desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari dugaan korupsi, perselingkuhan, hingga penggelapan upah warga. Berbagai kasus ini memunculkan kekhawatiran terkait integritas dan akuntabilitas pemerintahan desa.