Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Katingan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menghasilkan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai utang RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya yang mencapai Rp120 miliar.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mencatatkan pencapaian gemilang di bidang pengelolaan keuangan. Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, Kotim berhasil meraih opini Wajar
Bupati Ahmad Selanorwanda dalam sambutannya menegaskan pentingnya proses pemeriksaan ini dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Lamandau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng, Kamis (27/3/2025). Penyerahan dilaku
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Said Salim menghadiri  rapat koordinasi persiapan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu (22/2/2025)
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko. Menghadiri Entry Meeting pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (17/2/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar konsinyering rekonsiliasi dan penyusunan laporan aset daerah tahun 2024.
