Berbagai praktik ego sektoral di republik ini, termasuk di sektor kelautan, pada akhirnya melemahkan kedaulatan nasional. Situasi ini tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan kepentingan perlindungan negara dan rakyat Indonesia.
Jelang peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, situasi kebangsaan menjadi bahan refleksi bagi banyak pihak. Salah satunya adalah perhatian serius yang diberikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang baru saja menyelesaikan masa reses dan penyerapan aspirasi di daerah masing-masing.
Momen penting terjadi di Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat, pada Sabtu (10/8/2024), dengan dimulainya pemancangan tiang pancang pertama dalam Rekonstruksi Jembatan Rangka Bouwstring Mandomai.
Harapan besar disampaikan oleh Teras Narang kepada generasi muda Indonesia dalam komunitas Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) yang ditemui pada hari Selasa (6/8/2024).
Jakarta, sebagai ibu kota negara, akan terus memegang peranan penting meskipun pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan sudah dimulai. Menurut Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang, Jakarta Raya akan tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan yang strategis di Indonesia.
Forum aspirasi konstitusi yang merupakan wadah anggota MPR RI dalam mendalami dan melakukan kajian atas konstitusi serta dinamikanya, Senin (29/7/2024), menggelar Forum Group Discussion terkait penataan kelembagaan negara.
Kehadiran Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) adalah salah satu agenda besar di Kalimantan. Selain itu, perkembangan global ditengah era disrupsi, perlu jadi perhatian bersama agar kita tak sampai tergilas zaman.
Keluhan mengenai infrastruktur jalan masih terus dirasakan masyarakat. Hal ini dikatakan Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang, berdasarkan beberapa pertemuan antara dirinya dengan masyarakat.
Komite II DPD RI menggelar rapat untuk menentukan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2029 mendatang pada, Selasa (9/7/2024).
Kepemimpinan parlemen pada dasarnya adalah kolektif kolegial. Zainal Arifin Mochtar, intelektual dan pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan pernyataan ini dalam Focus Group Discussion DPD RI bertajuk Optimalisasi Peran dan Fungsi DPD RI dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingan daerah, Sabtu (6/7/2024) di Yogyakarta.
