PROKALTENG.CO-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6‒11 tahun dilaksanakan sesuai jadwal. Dia juga berharap imunisasi untuk menangkal penyakit lain tetap digalakkan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6‒11 tahun di SDN Cideng, Jakarta, kemarin (15/12). ”Di seluruh Indonesia ini ada kurang lebih 26,5 juta anak yang harus kita vaksin. Khusus di Jakarta ada 1,2 juta anak,’’ terang Jokowi. Dia berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan di provinsi lain. ”Anak-anak kita juga harus mendapatkan imunisasi untuk penyakit yang lain,” ujarnya.
Vaksinasi bagi anak tersebut dilaksanakan berdasar rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). ITAGI telah menerbitkan surat bernomor 166/ITAGI/Adm/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal kajian vaksinasi Covid-19 pada anak usia 6‒11 tahun. Menteri kesehatan juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KMK) Nomor HK.01.07./MENKES/6688/2021.
Ketua ITAGI Sri Rezeki menyatakan, vaksin Covid-19 buatan Sinovac tidak boleh digunakan bersamaan dengan vaksin rutin. Sebab, vaksin tersebut merupakan jenis inactivated. Sama dengan vaksin rutin yang selama ini diterima anak. ”Karena ini vaksin baru (vaksinasi anak usia 6‒11, Red), kita belum tahu KIPI (kejadian ikutan pascaimunisasi)-nya,” ujarnya. Takutnya jika ada KIPI, tidak bisa teridentifikasi vaksin mana yang sebenarnya memiliki reaksi,” paparnya. Karena itu, ITAGI merekomendasikan jarak dua minggu untuk sekali suntikan.
Sri menjelaskan, selain Sinovac, ada kemungkinan menggunakan vaksin lain untuk anak-anak. Salah satu opsinya adalah vaksin buatan Pfizer. Vaksin bikinan perusahaan AS itu kini masuk tahap uji klinis untuk pemakaian pada anak. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun tengah mengkajinya.
Vaksinasi untuk anak juga didorong Ketua DPR Puan Maharani. Dia berharap, bukan hanya instansi pemerintah yang proaktif menyosialisasikan vaksinasi tersebut. Para orang tua juga harus ikut andil mendorong dan memberikan dukungan untuk anak-anaknya. Puan meyakini, peran orang tua sangat signifikan agar anak-anak tidak takut divaksin. Tentu saja, para orang tua juga harus memiliki pemahaman yang tepat tentang vaksin. Dia meyakinkan kepada orang tua bahwa vaksin yang disediakan pemerintah aman.
“Vaksin sudah melalui serangkaian uji klinis dan dipastikan aman serta bermanfaat karena bisa merangsang kekebalan anak terhadap Covid-19,’’ terang Puan kemarin. Orang tua juga diharapkan meng-update informasi tentang titik-titik terdekat yang menyelenggarakan vaksinasi bagi anak-anak mereka.
Selain itu, orang tua turut andil memastikan kondisi anak fit sebelum menerima vaksin. Tujuannya, meminimalkan munculnya keluhan atau KIPI. KIPI sebenarnya tak perlu dikhawatirkan karena umumnya efek pada anak setelah divaksin tak berbeda seperti menerima imunisasi rutin.
“Anak- anak harus beristirahat cukup, buat anak tidur lebih cepat pada malam sebelum divaksin dan jangan lupa beri anak sarapan ketika hendak divaksin. Sampaikan juga riwayat klinis anak kepada petugas vaksinasi,” lanjutnya. Apabila orang tua masih khawatir dengan KIPI atau anaknya mengalami KIPI, mereka bisa melapor ke puskesmas terdekat.
Di sisi lain, program vaksinasi di Kabupaten Yalimo, Papua, terhambat. Penolakan dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Tim Peduli Kemanusiaan Yalimo (TPKY).
“Rakyat di lima distrik menolak vaksinasi oleh kepolisian dan dinas kesehatan,” ujar koordinator TPKY Lasarus Kepno. Dia menilai vaksinasi hanya merupakan proyek kapitalis global yang ingin menghancurkan hak asasi manusia dan iman. Kepolisian dan dinas kesehatan tidak boleh memaksa warga dengan iming-iming sembako dan uang.
“Ada juga pembayaran Rp 1 miliar dan ternak babi dari polisi dan dinas kesehatan yang tergabung dalam satgas,” paparnya. Pemberian uang sebanyak itu merupakan bukti adanya proyek raksasa yang dilakukan elite negara. “Semua itu menghancurkan rakyat Yalimo,” jelasnya dalam keterangan tertulis.
Sementara, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mendukung gerakan menolak vaksinasi itu. “Kami yang membagikan keterangan menolak vaksin ini,” ucapnya. (Ilham Safutra,deb/lyn/idr/c7/c18/oni/jpc)