PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng menargetkan pencetakan sawah seluas 85.740 hektare. Hingga saat ini, lahan yang telah dikontrakkan mencapai 67.149 hektare.
Sementara itu, target program optimasi lahan di Kalteng ditetapkan seluas 6.482 hektare. Untuk mendorong percepatan realisasi kedua program strategis ini, Pemprov telah membentuk Tim Monitoring Percepatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Provinsi Kalteng.
Hal ini disampaikan Gubernur Agustiar saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Monitoring Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Provinsi Kalteng Tahun 2025, yang digelar di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (29/7/2025).
Rakor tersebut bertujuan mengevaluasi serta mempercepat pelaksanaan program, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional melalui peningkatan produksi padi.
“Diharapkan Rakor ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur, untuk memastikan target program tercapai, sekaligus memperkuat kontribusi Kalteng terhadap ketahanan pangan nasional,” kata Gubernur.
Berbagai pihak terkait dilibatkan dalam tim ini, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, unsur TNI, Tim Teknis Cetak Sawah, penyedia kontrak SID dan konstruksi, perwakilan Kementerian Pertanian, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan signifikan produksi komoditas pangan strategis.
“Dengan potensi itu, Indonesia bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga berpeluang menjadi negara pengekspor pangan terbesar dunia,” ujarnya.
Tim Monitoring yang dibentuk, lanjut Gubernur, menjadi wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program nasional ini. Oleh karena itu, perlu percepatan dan sinergi dalam pelaksanaan program cetak sawah dan optimasi lahan.
“Untuk itu, kita harus bergerak cepat dan bergerak kompak,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Ia meminta seluruh perangkat daerah dan lembaga vertikal seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi bersinergi dalam mendukung program strategis nasional.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S. Ampung, yang juga bertindak sebagai moderator rakor, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap pengerjaan cetak sawah dan optimalisasi lahan perlu segera dilakukan, terutama terhadap progres realisasi lahan seluas sekitar 35.000 hektare.
“Kontrak baru tidak akan dibuka lagi. Yang sudah ada akan dievaluasi. Jika tidak sesuai, akan dilakukan pemutusan atau adendum kontrak,” jelas Leonard.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan teknis yang lebih optimal, melibatkan universitas sebagai pengawas utama dan tenaga ahli untuk memverifikasi kondisi lapangan berdasarkan kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak.
“Kita juga akan menyiapkan lokasi sekretariat bersama, bisa di Kantor Gubernur atau Dinas TPHP,” tambahnya.
Kepala Bapperida Kalteng ini juga berharap Rakor ini tidak hanya dilakukan sebulan sekali, namun bisa digelar setiap minggu selama dua bulan ke depan, dengan fokus wilayah pada Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Seruyan.
Turut hadir dalam Rakor tersebut Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, anggota Forkopimda Kalteng, Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, perwakilan Satgas Khusus Percepatan Cetak Sawah dan OPLAH, Kepala Perangkat Daerah, serta Kepala Dinas Pertanian se-Kalteng dan unsur tim monitoring lainnya. (hfz)