KOMPETISI Liga 1 dan Liga 2 memang ditunda hingga 29 Mei nanti. Rencana awalnya,
sesuai dengan surat edaran PSSI, kompetisi kembali bergulir awal Juli
mendatang. Itu pun dengan syarat pandemi korona (Covid-19) sudah bisa teratasi.
Jika tidak, PSSI sudah memikirkan hal terburuknya. Yaitu,
menghentikan Liga 1 dan Liga 2 musim ini. Hal tersebut sempat disampaikan Ketua
PSSI Moch. Iriawan ketika melakukan rapat virtual dengan Komisi X DPR kemarin
(8/4).
Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menjelaskan, melihat
situasi saat ini, memang hampir mustahil untuk memulai lagi kompetisi Liga 1
dan Liga 2. ’’Kami tidak bisa melanjutkan pertandingan-pertandingan karena
waktunya tidak memungkinkan,’’ kata Iwan. ’’Ini sudah kami sampaikan ke
beberapa pemilik klub. Kami tidak berani menggelar kompetisi jika pemerintah
belum mencabut soal Covid-19 ini,’’ imbuhnya.
Mantan Kapolda NTB itu menambahkan, jika nanti memang
terpaksa menghentikan kompetisi, PSSI tidak lantas lepas tangan. Pihaknya sudah
menyiapkan rencana untuk membuat kompetisi pengganti Liga 1 dan Liga 2.
Kompetisi tersebut rencananya bergulir pada September mendatang. Tetap dengan
catatan, pandemi korona selesai sebelum September.
’’Kami akan minta izin pemerintah untuk mengadakan
kompetisi khusus. Seperti Liga Indonesia atau lainnya untuk penamaan,’’
ucapnya.
Dengan adanya kompetisi tersebut, diharapkan klub bisa
mendapat pemasukan. Namun, Iwan menegaskan, rencana itu masih harus
dimatangkan. ’’Itu pun akan kami lakukan dengan berkomunikasi dulu ke beberapa
klub. Apakah mau mengisi kekosongan sisa waktu sampai akhir tahun,’’ paparnya.
Nah, mendengar penjelasan Iwan Bule, Ketua Komisi X DPR
Syaiful Huda menyatakan, PSSI juga harus memikirkan langkah untuk menyelamatkan
nasib pemain jika kompetisi dihentikan. Saat ini saja, ketika kompetisi ditunda,
nasib pemain terkatung-katung. Hak-hak para pemain juga tidak jelas. ’’Apalagi,
mereka sudah menandatangani kontrak bersama dengan pihak klub,’’ ungkapnya.
Dia menambahkan, pihaknya sudah tahu kalau PSSI telah
memberikan surat edaran kepada klub peserta Liga 1 dan Liga 2 per 27 Maret
2020. Salah satu poinnya, klub harus tetap membayar gaji pemain maksimal 25
persen dari kesepakatan dalam kontrak selama kompetisi diliburkan.
Namun, faktanya, hal tersebut justru mendapat banyak
protes dari pemain. Sebab, ada klub yang hanya membayar 10 persen dari gaji.
Hal itu membuat para pemain mereka kelimpungan. ’’Kondisi ini harus disikapi
pemerintah. Sebab, para pemain juga mempunyai keluarga,’’ tegas Huda.
Karena itu, politikus PKB tersebut memberikan saran,
keputusan PSSI mengenai hak pemain harus didiskusikan secara tripartit. Yakni,
berbicara dulu dengan pemain, klub, dan PSSI. Kalau bisa malah mengajak
asosiasi pemain alias APPI untuk duduk bersama, berbicara, dan menemukan solusi
yang tepat.
Salah satu anggota Exco PSSI yang juga anggota DPR Komisi
X Yoyok Sukawi setuju dengan Huda. Dia membenarkan bahwa saat ini posisi para
pemain sepak bola di Indonesia sudah kesulitan. Untuk memaksakan pertandingan
berlanjut tanpa penonton, juga sangat mustahil. Sebab, klub tetap membutuhkan
pemasukan dari tiket penonton untuk membayar gaji para pemain dan ofisial tim.
’’Menjalankan pertandingan tanpa penonton akan berdampak
kerugian pada PSSI dan klub. Karena 80 persen pendanaan didapat dari sponsor
dan penjualan tiket,’’ lanjut Yoyok yang juga CEO PSIS Semarang.
Dia mengungkapkan, menggelar pertandingan tanpa
penonton tetap saja melakukan mobilisasi orang antartempat.