PROKALTENG.CO-Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mengalami kerugian. Hal itu sehubungan dengan diberhentikannya Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur beberapa waktu lalu.
“Kalau pemberhentian Kiai Marzuki yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Kamis (28/12) malam.
Ia mengaku heran orang seberpengaruh seperti Kiai Marzuki bisa diberhentikan oleh PBNU. Padahal, menurutnya tak ada kejadian pemberhentian ketua pengurus NU dalam sejarah NU.
“Orang sahebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan. Tidak ada di NU kultur pemberhentian. Jadi yang rugi justru PBNU menurut saya,” tandas Cak Imin.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberhentikan KH Marzuki Mustamar dari jabatan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim). Keputusan tersebut dinyatakan tidak berkaitan dengan isu politik, khususnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres).
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mengalami kerugian. Hal itu sehubungan dengan diberhentikannya Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur beberapa waktu lalu.
“Kalau pemberhentian Kiai Marzuki yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Kamis (28/12) malam.
Ia mengaku heran orang seberpengaruh seperti Kiai Marzuki bisa diberhentikan oleh PBNU. Padahal, menurutnya tak ada kejadian pemberhentian ketua pengurus NU dalam sejarah NU.
“Orang sahebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan. Tidak ada di NU kultur pemberhentian. Jadi yang rugi justru PBNU menurut saya,” tandas Cak Imin.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberhentikan KH Marzuki Mustamar dari jabatan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim). Keputusan tersebut dinyatakan tidak berkaitan dengan isu politik, khususnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres). (jpc/hnd)