Bacapres Prabowo Subianto sampai saat ini belum menentukan pasangan untuk menghadapi Pilpres 2024. Pada kondisi seperti sekarang, Prabowo dianggap membutuhkan cawapres yang memiliki derajat konstitusional, bukan sekadar ban serep.
Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Syafrizal Rambe menilai, Prabowo butuh pendamping seorang teknokrat berpengalaman. Dengan kian kompleksnya tugas konstitusional negara ke depan, prinsip meritokrasi menjadi niscaya dalam urusan memilih sosok cawapres.
“Yang diperlukan Prabowo, dengan kekuatan Partai Golkar dan jaringan SBY (Susilo Bambang Yudhono) yang telah merapat dan mendeklarasikan dukungan, sejatinya adalah seorang teknokratis, intelektual, dan cendekiawan yang menguasai aspek ketatanegaraan serta kepemerintahan,” kata Syafrizal kepada wartawan, Jumat (29/9).
Merujuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, doktor ilmu politik ini menegaskan, meski Konstitusi menyatakan tugas wapres adalah membantu presiden, tugas dan wewenangnya jauh lebih kompleks dibanding seorang menteri yang juga seorang pembantu presiden. Untuk itulah, perlu dicari figur yang secara meritokrasi jelas mumpuni, mengerti segala hal yang bersangkutan dengan teknis penyelengaraan negara, seorang intelektual, sekaligus idealnya mewakili komunitas besar tertentu.
Sementara itu, Pengamat politik dari Lembaga Riset Publik (LRP), Muhammad Al-Fatih mengatakan, selain datang dari internal parpol pengusung, nama Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra adalah figur paling mumpuni untuk membantu Prabowo pada tugas-tugas presiden.
“Ketua Umum PBB yang selama ini senantiasa mendukung Prabowo, yakni Prof Yusril Ihza Mahendra adalah figur paling tepat. Yusril adalah seorang negarawan, intelektual, dan politisi yang pernah tiga kali menjabat menteri strategis di bawah tiga presiden yang berbeda. Yusril juga punya segudang pengalaman di dunia internasional,” ujar Al-Fatih.
Ia menunjuk peran Yusril ikut menyusun berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memimpin delegasi Indonesia ke berbagai pertemuan internasional, serta pernah menjadi Presiden Asia-Africa Legal Consultative Organization yang berkedudukan di New Delhi.
Yusril juga sosok politisi Islam moderat yang diterima oleh semua golongan. Ia menunjuk pernyataan almarhum Gus Dur yang pernah mengatakan bahwa kakek Yusril ialah ulama Nahdlatul Ulama (NU) kultural, meski ayah Yusril seorang Masyumi.(jpc/ind)