PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Penundaan Konferensi Daerah (Konferda) PDI-P Kalimantan Tengah (Kalteng) dari jadwal semula November ke 3 Desember, menjadi sorotan pengamat politik.
Jhon Retei Alfri Sandi, Pengamat Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR), menilai penundaan tersebut bisa membuka pertanyaan terkait dinamika politik di tingkat daerah maupun pusat.
Menurut Jhon Retei, kegiatan partai di tingkat daerah sangat bergantung pada arahan dan kebijakan partai pusat.
“Meskipun pengurus daerah sudah siap, kenyataannya dalam sistem partai besar di Indonesia, banyak keputusan masih bergantung pada dinamika dan kepentingan di pusat,” katanya, Kamis (27/11).
Pengamat ini menekankan bahwa penundaan bisa menjadi pertanyaan penting apakah terkait ketidaksiapan pengurus daerah dalam menyelaraskan figur-figur calon pimpinan, atau karena adanya arahan strategis dari pusat.
“Ini bisa soal teknis, tapi juga bisa soal keputusan strategis terkait figur pimpinan di tingkat daerah,” jelas Jhon.
Jhon juga menyoroti pentingnya figur yang dipilih dalam konferda untuk merepresentasikan kepentingan internal partai sekaligus aspirasi masyarakat.
“Pimpinan partai bukan hanya soal internal, tapi juga berdampak pada kebijakan yang memengaruhi publik. Jadi harapannya figur yang muncul benar-benar merepresentasikan kepentingan partai dan masyarakat Kalteng secara umum,” ujarnya.
Penundaan Konferda PDI-P Kalteng ini menimbulkan spekulasi publik mengenai figur yang akan diusung, serta bagaimana pusat dan daerah menyelaraskan kepentingan politik menjelang pemilihan pimpinan di tingkat provinsi.
Diketahui, sejumlah nama kader PDI Perjuangan Kalteng telah beredar luas di publik.
Nama-nama tersebut, yakni Ketua DPD PDI-P Kalteng Arton S Dohong, Sekretaris DPD PDI-P Kalteng Sigit K Yunianto, Bendahara DPD PDI-P Kalteng Wiyatno,Ketua DPC PDI-P Kapuas Yohanes dan Anggota DPRD Kalteng Fraksi PDI-P Nyelong Simon.(hfz)
