Tim Kampanye Nasional
(TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin resmi dibubarkan kemarin (26/7). Seremoni pembubaran
digelar di Restoran Seribu Rasa, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara itu juga
dimanfaatkan Jokowi untuk mempersilakan parpol koalisi pendukung pemerintah
mengirimkan curriculum vitae calon menteri yang mereka ajukan.
Acara kemarin dihadiri
langsung Presiden Joko Widodo dan pasangannya di pilpres, KH Ma’ruf Amin. Wakil
Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tiba lebih dulu, pukul 16.30. Para Sekjen dan
petinggi partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan kelompok relawan pemenangan
Jokowi-Ma’ruf terlihat memenuhi tempat acara.
Jokowi tiba di lokasi
acara pukul 16.50. Kepada awak media, dia menyampaikan bahwa agenda utama
pertemuan sore kemarin adalah pembubaran TKN. Menurut dia, pembubaran itu harus
dilakukan karena Pemilu 2019 sudah selesai. â€Agendanya hanya pembubaran TKN.
Tidak ada yang lain,†kata Jokowi.
Meski tim resmi
pemenangan Jokowi-Ma’ruf itu sudah dibubarkan, Jokowi menegaskan bahwa Koalisi
Indonesia Kerja (KIK) tetap utuh. Bahkan lebih solid dari sebelumnya. â€Koalisi
ini solid banget,†ucapnya memberikan penegasan.
Terkait wacana
penambahan jumlah anggota parpol koalisi, hingga kini orang nomor satu di
Indonesia itu mengaku belum bisa memastikan. Sebab, penambahan jumlah koalisi
harus melalui pembahasan di internal KIK. Para ketua umum partai pendukung juga
belum pernah berkumpul mengenai kemungkinan itu. “Tapi, jika ditanya kekuatan
koalisi saat ini sudah cukup atau belum, saya jawab sudah cukup,†ungkapnya.
Pertemuan tertutup
kemarin berlangsung hingga pukul 18.30. Atau sekitar 1,5 jam. Selain pembubaran
TKN, ternyata ada informasi menarik lain yang disampaikan Jokowi. Yakni,
mempersilakan parpol mulai mengajukan curriculum vitae (CV) calon menteri yang
akan mengisi kabinet lima tahun mendatang. “Tadi saya bilang begitu. Tapi
sampai sekarang belum ada yang ajukan,†papar mantan gubernur DKI Jakarta
tersebut.
Lebih jauh, Jokowi
menyampaikan bahwa parpol pengusung dan relawan memang bisa mengajukan
portofolio usulan calon menteri. Namun, calon yang diajukan harus sesuai dengan
kriteria menteri yang diinginkan. Yang bersangkutan harus seorang eksekutor
kuat, bagus dalam manajerial dan kepemimpinan, serta memiliki integritas yang
tinggi. “Kriteria ini berkali-kali saya sampaikan. Boleh saja diajukan,â€
imbuhnya.
Sementara itu, mantan
Wakil Ketua TKN Moeldoko menyatakan, meski tim kampanye sudah bubar secara
resmi, orang-orang yang pernah tergabung di dalamnya punya kewajiban moral
untuk mengawal pemerintahan. “Pak Presiden juga minta harus ikut kawal,†kata
Moeldoko.
Terkait kemungkinan
penambahan parpol anggota koalisi, Moeldoko menyampaikan bahwa pertemuan
kemarin tidak membicarakan hal itu. Namun, menurut dia, tidak masalah jika ada
parpol tertentu yang ingin bergabung ke gerbong pemerintah. â€Kalau bisa
diperkuat lagi, kenapa nggak. Kan begitu,†ucapnya.
Namun prinsipnya,
sambung dia, koalisi KIK saat ini sangat solid. Kekuatan parpol pendukung
Jokowi-Ma’ruf saat ini sudah cukup kuat mengawal jalannya pemerintahan lima
tahun mendatang.
Di bagian lain,
politikus Partai Gerindra Miftah Sabri menyebut partainya tidak akan mengemis
masuk barisan koalisi pemerintahan Joko Widodo. Gerindra juga tidak mau menjadi
duri dalam daging di koalisi partai pendukung pemerintahan. “Gerindra tidak
dalam posisi mengemis dan tidak mau mengganggu rumah tangga koalisi pendukung
pilpres Pak Jokowi,†kata Miftah kemarin.
Di lantas menyinggung
syarat yang ditetapkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ketika masuk
barisan koalisi Jokowi. Salah satunya, meminta Jokowi dan partai pendukungnya
untuk berkomitmen terhadap kemandirian pangan, energi, hingga kedaulatan
pertahanan negara. “Selanjutnya, juga harus disetujui juga oleh koalisi
pendukung Pak Jokowi,†ungkap dia.
Miftah memastikan
bahwa Gerindra tidak serta merta bergabung ketika syaratnya telah dipenuhi
pemerintah. Pihaknya akan bergabung ke koalisi pemerintah hanya jika Jokowi
yang meminta secara langsung. “Soal dukungan pada presiden terpilih yang
dimaksudkan Pak Prabowo adalah dengan syarat. Jika diminta oleh Presiden
Jokowi,†pungkas dia.(jpg)