PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Sigit Karyawan Yunianto (SKY). Menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Sekretariat DPC PMKRI Cabang Palangka Raya Sanctus Dionisius, Jalan. Batu Suli V, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Selasa (25/2).
Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palangka Raya. Dalam kesempatan ini, SKY menyampaikan pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.
Menurutnya. Pemuda, khususnya mahasiswa, memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan bangsa dan memastikan bahwa kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat.
Dalam sosialisasi tersebut, SKY yang juga Sekretaris DPD PDI-P Kalteng ini juga membuka sesi diskusi interaktif. Mahasiswa yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan energi dan lingkungan hidup.
Salah satu mahasiswa menanyakan, bagaimana Sigit sebagai anggota Komisi XII DPR RI, memastikan bahwa kebijakan energi dan lingkungan hidup tetap selaras dengan prinsip 4 Pilar Kebangsaan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, SKY yang merupakan anggota Komisi XII DPR RI ini menjelaskan, bahwa negara sudah memiliki regulasi yang mengatur hal tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Di dalam undang-undang tersebut sudah ada asas-asas utama yang harus menjadi pedoman, seperti tanggung jawab negara, prinsip kelestarian dan keberlanjutan, serta perlindungan terhadap kearifan lokal. Dengan demikian, semua kebijakan di bidang energi dan lingkungan hidup harus berlandaskan aturan ini,” jelas Sigit.
Diskusi berlanjut dengan pertanyaan terkait pembukaan lahan untuk program ketahanan pangan, terutama yang berkaitan dengan proyek food estate yang sempat dijalankan di Kalteng
Menanggapi hal ini, Pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode ini menegaskan bahwa dalam pembukaan lahan, masyarakat adat harus mendapat perlindungan dan keterlibatan secara langsung.
“Jangan sampai pembukaan lahan dilakukan secara serampangan dan malah merugikan masyarakat adat. Mereka harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Kita juga harus belajar dari pengalaman di Kabupaten Gunung Mas, di mana food estate terbukti gagal total,” katanya.
Mahasiswa kemudian mengajukan pertanyaan lain mengenai langkah konkret Komisi XII DPR RI dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam.
Dalam jawabannya SKY menegaskan, bahwa pihaknya menolak keras rencana pemberian izin kepada organisasi masyarakat (ormas) untuk mengelola tambang. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan kelompok tertentu dan berpotensi merusak lingkungan.
“Kami juga sudah meminta kepada Kementerian ESDM agar memastikan adanya jaminan reklamasi pasca tambang. Sayangnya, hingga saat ini transparansi dari pihak kementerian masih sangat kurang,” ujarnya.
SKY berpesan kepada para mahasiswa agar tetap kritis terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. “Mahasiswa harus berani bersuara dan mengawal kebijakan publik. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah bagian dari perubahan agar bangsa ini tetap berjalan di jalur yang benar,” pesan Sigit.
Dengan adanya sosialisasi ini, SKY berharap, generasi muda semakin memahami nilai-nilai kebangsaan serta lebih aktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, khususnya dalam mengawal isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. (hfz)