Tak Ingin Terjadi Ketimpangan Antardapil

PALANGKA RAYA-Anggota
DPRD Kalteng H Achmad Rasyid menyatakan kesiapannya untuk
memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalteng, khususnya warga daerah pemilihan (dapil)
IV, yang meliputi Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito
Utara (Batara), dan Murung Raya (Mura).

“Saya sudah
berkoordinasi dengan sembilan anggota dewan yang merupakan wakil rakyat dari
dapil IV. Pada saatnya nanti, termasuk dalam pembahasan anggaran, kami akan
bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkap politikus Partai
Gerindra tersebut kepada Kalteng Pos, Kamis (19/9).

Pengembangan sektor infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan, serta terkait dana sosial dan hal lainnya akan
menjadi fokus pihaknya. Tentunya akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
pada APBD, agar dapat berimbang dengan pembangunan di daerah lain.

“Kami tak ingin pembangunan
di dapil IV ketinggalan dari dapil lainnya. Namun kami juga tak ingin terjadi
ketimpangan antardapil. Sebab, demi pemerataan pembangunan dan kemajuan
masyarakat di seluruh Kalteng ini, maka harus bisa berbagi,” tuturnya.

Menurut pria yang juga
merupakan ketua Fraksi Partai Gerindra itu, anggaran daerah tentu akan terkuras
ke depannya, karena adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), baik pemilihan
gubernur Kalteng maupun pemilihan bupati Kotim. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu
diperjuangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Setelah dilantik
beberapa waktu lalu, tugas berat menanti para wakil rakyat ini. Terutama untuk
memenuhi janji politik yang telah disampaikan kepa masyarakat. Tuntutan atau
aspirasi rakyat mesti bisa diperjuangkan selama lima tahun ke depan. Jangan
sampai janji yang telah dibuat, diingkari. Menurutnya, keluhan utama dari masyarakat
dapil IV hampir sama dengan keluhan dari dapil lainnya. Masyarakat Kalteng saat
ini sangat membutuhkan lapangan pekerjaan.

“Apalagi dengan adanya musim kemarau yang panjang
ini, berdampak pada turunnya perekonomian masyarakat. Kami akan pertimbangkan
dahulu sembari melihat besaran anggaran tahun 2020. Sebab, biaya
penyelenggaraan pilkada kali ini naik cukup signifikan hingga 300 persen,”
pungkasnya. (nue/ce/ala) 

PALANGKA RAYA-Anggota
DPRD Kalteng H Achmad Rasyid menyatakan kesiapannya untuk
memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalteng, khususnya warga daerah pemilihan (dapil)
IV, yang meliputi Kabupaten Barito Timur (Bartim), Barito Selatan (Barsel), Barito
Utara (Batara), dan Murung Raya (Mura).

“Saya sudah
berkoordinasi dengan sembilan anggota dewan yang merupakan wakil rakyat dari
dapil IV. Pada saatnya nanti, termasuk dalam pembahasan anggaran, kami akan
bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkap politikus Partai
Gerindra tersebut kepada Kalteng Pos, Kamis (19/9).

Pengembangan sektor infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan, serta terkait dana sosial dan hal lainnya akan
menjadi fokus pihaknya. Tentunya akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
pada APBD, agar dapat berimbang dengan pembangunan di daerah lain.

“Kami tak ingin pembangunan
di dapil IV ketinggalan dari dapil lainnya. Namun kami juga tak ingin terjadi
ketimpangan antardapil. Sebab, demi pemerataan pembangunan dan kemajuan
masyarakat di seluruh Kalteng ini, maka harus bisa berbagi,” tuturnya.

Menurut pria yang juga
merupakan ketua Fraksi Partai Gerindra itu, anggaran daerah tentu akan terkuras
ke depannya, karena adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), baik pemilihan
gubernur Kalteng maupun pemilihan bupati Kotim. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu
diperjuangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Setelah dilantik
beberapa waktu lalu, tugas berat menanti para wakil rakyat ini. Terutama untuk
memenuhi janji politik yang telah disampaikan kepa masyarakat. Tuntutan atau
aspirasi rakyat mesti bisa diperjuangkan selama lima tahun ke depan. Jangan
sampai janji yang telah dibuat, diingkari. Menurutnya, keluhan utama dari masyarakat
dapil IV hampir sama dengan keluhan dari dapil lainnya. Masyarakat Kalteng saat
ini sangat membutuhkan lapangan pekerjaan.

“Apalagi dengan adanya musim kemarau yang panjang
ini, berdampak pada turunnya perekonomian masyarakat. Kami akan pertimbangkan
dahulu sembari melihat besaran anggaran tahun 2020. Sebab, biaya
penyelenggaraan pilkada kali ini naik cukup signifikan hingga 300 persen,”
pungkasnya. (nue/ce/ala)