PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Fairid Naparin dan Ahmad Zaini, calon wali kota dan wakil wali kota Palangka Raya, melanjutkan aktifitas kunjungan dan silaturahmi ke masyarakat. Kali ini, mereka bertemu dengan Ketua Ibu-Ibu Pengajian di RT 2 RW 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, beberapa hari lalu.
Dalam setiap kunjungannya, Fairid tidak hanya berkunjung, tetapi juga mendengarkan langsung aspirasi dan keresahan warga. Dalam dialog terbuka tersebut, ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam birokrasi pemerintah.
“Transformasi sistem pemerintahan harus dimulai dari keinginan untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Ini adalah langkah kunci untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif hingga ke tingkat paling bawah,” tegas Fairid.
Ia menambahkan bahwa aksesibilitas layanan dan informasi publik harus menjadi prioritas utama jika terpilih sebagai pemimpin. Hal ini penting agar informasi dan pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan oleh semua.
Dalam sesi diskusi, sejumlah warga menyampaikan keluhan dan masukan terkait berbagai permasalahan yang dihadapi. Maimunah, seorang guru honorer di Jalan Cendrawasih, mengapresiasi program-program pemerintah daerah, namun berharap implementasinya lebih merata dan adil.
“Program pemerintah sudah baik, tetapi penerapannya perlu lebih merata. Ada ketimpangan kesejahteraan antara guru honorer di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang perlu perhatian,” ungkap Maimunah.
Halimah, seorang pedagang kue, juga mengeluhkan birokrasi rumit dalam mengakses bantuan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia berharap pemerintah dapat menyederhanakan proses administrasi agar bantuan dapat lebih cepat dirasakan oleh pelaku usaha kecil.
Menanggapi hal ini, Fairid berkomitmen untuk menyederhanakan proses birokrasi agar lebih ramah dan cepat dalam melayani warga.
“Birokrasi yang rumit menjadi kendala. Jika terpilih, kami akan menyederhanakan prosedur agar masyarakat, termasuk pelaku UMKM, bisa lebih mudah mengakses bantuan,” ucapnya.
Fairid mengakui adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani perbedaan kesejahteraan antara guru honorer Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Ia berjanji untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar permasalahan ini dapat diatasi bersama.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar semua lapisan masyarakat, termasuk guru honorer, merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah. Meskipun ada keterbatasan, kami akan berusaha agar tidak ada warga yang merasa diabaikan,” jelasnya.
Fairid juga menegaskan pentingnya mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan dan memastikan mereka menjadi prioritas dalam program-program mendatang. Ia menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi warga agar solusi yang diberikan tepat sasaran.
“Kami akan terus mendengarkan masukan dan aspirasi dari warga. Kebijakan yang kami buat harus menjawab masalah di lapangan. Warga yang membutuhkan bantuan akan kami pastikan mendapat prioritas,” tegas Fairid. (mut/ram)