PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pengamat politik dari Universitas Palangka Raya (UPR), Ahmad Robi Ulzikri menilai peta politik jelang pemungutan suara ulang (PSU) jilid 2 Pilkada Barito Utara (Batara) masih mengerucut pada dua skema utama. Yakni kekuatan poros partai politik dan ketokohan figur calon.
“Kalau dilihat dari skema pertama, kekuatan poros partai politik tampaknya tidak akan banyak berubah. Asalkan tidak ada partai yang membelot di detik-detik terakhir,” ujarnya kepada Prokalteng.co, Rabu (21/5).
Robi menjelaskan, poros pertama masih dikuasai PKB yang punya lima kursi di DPRD, disusul PPP dengan dua kursi. Sementara PAN, Hanura, dan PKS masing-masing menyumbang satu kursi.
“Di poros kedua ada Demokrat lima kursi, PDIP empat kursi, NasDem-Golkar dua kursi, dan Gerindra satu kursi,” rincinya.
Menurutnya, peta kekuatan di DPRD menjadi penting karena kepala daerah terpilih perlu dukungan legislatif yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau bicara skema pertama, tinggal mencari figur yang tepat tapi tetap membawa semangat koalisi awal,” ucapnya.
Namun soal nama-nama yang akan maju, Robi belum mau berspekulasi. Ia lebih memilih menunggu perkembangan dari skema kedua. Yakni skema ketokohan.
“Skema kedua ini lebih ke figur. Aspek yang dinilai adalah popularitas, kompetensi, dan latar belakang. Baik dari sisi profesi maupun etnisitas,” jelasnya.
Ia menilai, waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk PSU ulang hanya 90 hari, sangat terbatas. Hal ini menyulitkan partai jika ingin menjaring figur yang benar-benar kuat dari sisi popularitas dan kompetensi kepemimpinan.
“Maka bisa jadi pertimbangan akan lebih berat ke faktor profesi dan etnisitas,” ungkapnya.
Robi juga mencermati kemunculan sejumlah nama yang mulai santer dibicarakan publik.
“Ada nama eks Kadis PUPR Shalahudin dan Pj Bupati Muhlis yang sudah muncul di media. Itu kemungkinan-kemungkinan alternatif yang sedang diperhitungkan,” katanya.
Meski begitu, Robi mengingatkan para elite politik agar menjadikan PSU jilid 2 ini sebagai pelajaran berharga.
“Jangan sampai politik kotor terulang lagi. Rakyat Barito Utara yang akan rugi. Pembangunan bisa terhambat, energi habis untuk pilkada,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang bakal dihadapi penyelenggara pemilu. Salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang bisa menurun.
“Karena PSU dilakukan dua kali, masyarakat bisa jenuh. Kalau partisipasi turun, legitimasi kepala daerah terpilih juga ikut menurun,” pungkasnya.(hfz/hnd)