Fenomena Ordal Disebut Menyebalkan, Mantan Jubir Anies-Sandi Angkat Suara

PROKALTENG.CO– Istilah orang dalam (ordal) baru-baru ini ramai di media sosial, setelah Anies Baswedan selaku Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, singgung hal tersebut pada saat debat perdana Pilpres, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/2023) lalu.

Anies menyebut bahwa fenomena ordal merupakan hal yang menyebalkan, menurut capres no urut 1 ini hal tersebut menyebabkan etika luntur.

“Fenomena ordal ini menyebalkan, di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau jadi guru ordal, mau masuk sekolah ada ordal, mau dapat tiket konser ada ordal, ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur,” tutur Anies saat di panggung debat.

Namun faktanya, mantan juru bicara (jubir) Anies-Sandi saat Pilgub DKI Jakarta 2017, Anggawira, menilai bahwa yang disampaikan Anies dalam debat perdana Capres tidak sesuai dengan kenyataannya.

Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies pernah menempatkan orang terdekatnya di sejumlah instansi, yang salah satunya di TGUPP.

“Mas Anies saat menjabat Gubernur juga ada orang-orang di dekatnya yang masuk menjabat posisi-posisi ‘orang dalam’ seperti di Komisaris LRT Jakarta, BUMD PT Jakpro itukan orang dekat Mas Anies apalagi yang di TGUPP, ‘orang dalam semua’,” tutur Anggawira, pada Rabu (16/12/2023) lalu.

Anggawira menyebut beberapa nama orang-orang dekatnya Anies, yang menjabat di beberpa instansi melalui ordal.

Seperti Geisz Chalifa, orang dekat Anies yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PPJA), Thomas Lembong yang juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Usamah Abdul Aziz yang menjadi Anggota TGUPP DKI dan Rene Suhardono Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Anggawira juga menilai, bahwa apabila demokrasi buruk, seperti apa yang diucap oleh Capres no urut 1, maka Anies tidak akan menjadi gubernur, sama seperti yang dikatakan Prabowo Subianto dalam debat.

“Mas Anies juga menyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Mas Anies dalam memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi dan opini saja tanpa fakta,” tuturnya. (pojoksatu/jpg/hnd)

PROKALTENG.CO– Istilah orang dalam (ordal) baru-baru ini ramai di media sosial, setelah Anies Baswedan selaku Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, singgung hal tersebut pada saat debat perdana Pilpres, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/2023) lalu.

Anies menyebut bahwa fenomena ordal merupakan hal yang menyebalkan, menurut capres no urut 1 ini hal tersebut menyebabkan etika luntur.

“Fenomena ordal ini menyebalkan, di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau jadi guru ordal, mau masuk sekolah ada ordal, mau dapat tiket konser ada ordal, ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur,” tutur Anies saat di panggung debat.

Namun faktanya, mantan juru bicara (jubir) Anies-Sandi saat Pilgub DKI Jakarta 2017, Anggawira, menilai bahwa yang disampaikan Anies dalam debat perdana Capres tidak sesuai dengan kenyataannya.

Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies pernah menempatkan orang terdekatnya di sejumlah instansi, yang salah satunya di TGUPP.

“Mas Anies saat menjabat Gubernur juga ada orang-orang di dekatnya yang masuk menjabat posisi-posisi ‘orang dalam’ seperti di Komisaris LRT Jakarta, BUMD PT Jakpro itukan orang dekat Mas Anies apalagi yang di TGUPP, ‘orang dalam semua’,” tutur Anggawira, pada Rabu (16/12/2023) lalu.

Anggawira menyebut beberapa nama orang-orang dekatnya Anies, yang menjabat di beberpa instansi melalui ordal.

Seperti Geisz Chalifa, orang dekat Anies yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PPJA), Thomas Lembong yang juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Usamah Abdul Aziz yang menjadi Anggota TGUPP DKI dan Rene Suhardono Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Anggawira juga menilai, bahwa apabila demokrasi buruk, seperti apa yang diucap oleh Capres no urut 1, maka Anies tidak akan menjadi gubernur, sama seperti yang dikatakan Prabowo Subianto dalam debat.

“Mas Anies juga menyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Mas Anies dalam memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi dan opini saja tanpa fakta,” tuturnya. (pojoksatu/jpg/hnd)