PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dijadwalkan pada April 2025, Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kalteng, Yurikis Dimang menegaskan bahwa proses pemilihan kepemimpinan partai akan berlangsung secara terbuka dan demokratis.
“Saya kira Golkar provinsi terbuka. Kalau memang ada potensi-potensi kandidat yang bersaing secara positif nanti, silakan saja. Karena yang menilai itu adalah daerah-daerah, serta ormas-ormas yang mendirikan dan didirikan Golkar. Mereka yang memiliki suara dalam Musda,” ujar Yurikis Dimang, Rabu (19/3).
Sejumlah nama mulai mencuat dalam bursa calon ketua DPD Golkar Kalteng. Di antaranya Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Bupati Gunung Mas Jaya S Monong, serta Anggota DPR RI Mukhtarudin.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada respons dari daerah terkait suara aspirasi sosok kandidat pimpinan Golkar Kalteng yang diinginkan. Mengingat saat ini karena bulan Ramadhan, sementara pengumuman resmi mengenai Musda baru akan dilakukan pada April 2025.
Namun, ia menegaskan bahwa proses kaderisasi di Partai Golkar sudah berjalan dengan matang. Sehingga tidak ada kader yang muncul secara tiba-tiba tanpa rekam jejak yang jelas di partai.
“Golkar provinsi sudah menjalankan proses kaderisasi dengan baik. Tidak ada yang ujuk-ujuk muncul begitu saja. Golkar sendiri yang akan melihat mana kader terbaik yang pantas untuk memimpin,” tambahnya.
Yurikis Dimang juga menegaskan bahwa partai terbuka dalam menentukan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan pemilu, tetapi juga memiliki kapasitas dalam membangun dan memimpin Golkar di 14 kabupaten/kota serta kecamatan di Kalteng.
“Mungkin kita terbuka, tidak ditutup-tutupi siapa yang memiliki kualitas dan bisa memimpin Golkar. Tidak hanya sekadar menang, tapi juga mampu membangun partai di seluruh daerah,” katanya.
Terkait keterlibatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam Musda, Yurikis Dimang menegaskan bahwa DPP memiliki satu suara dan peran utamanya adalah menjaga konstitusi partai agar mekanisme pemilihan tetap berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.
“DPP mekanismenya punya satu suara. Keterlibatan DPP bukan untuk ikut kemana-mana, tetapi untuk menjaga konstitusi partai, agar tidak ada pelanggaran dalam Musda nanti,” pungkasnya.(hfz)