PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nomor urut 2, Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi (SHD), menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian kepada masyarakat menengah ke bawah.
Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan ibu-ibu pengajian, Guru Tidak Tetap (GTT) non-PNS, alumni SMK BKK Bursa Kerja, dan tokoh masyarakat di Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya, pada Minggu (13/10).
Koyem menjanjikan penggratisan BPJS bagi warga yang mengalami tunggakan pembayaran BPJS mandiri jika terpilih sebagai Gubernur.
“Kami akan menghapus beban tunggakan bagi masyarakat Kalteng. Pemerintah Provinsi akan menanggung pembayaran tersebut setiap tahun,” ujarnya.
Dalam sektor kesehatan, Koyem yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalteng menjelaskan bahwa biaya rujukan ke rumah sakit di luar Kalteng juga akan ditanggung oleh pemerintah.
Di bidang pendidikan, pasangan Koyem-SHD menegaskan bahwa pendidikan dari TK hingga SLTA saat ini sudah gratis. Namun, biaya untuk penebusan seragam dan daftar ulang masih dikenakan.
“Jika kami terpilih, seragam dan daftar ulang akan kami gratiskan,” tegasnya.
Koyem, yang pernah menjabat sebagai Bupati Barito Utara selama dua periode, juga berkomitmen untuk mengembalikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru-guru.
“TPP akan kami kembalikan agar para guru semangat dalam mendidik anak didiknya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Koyem menjanjikan pengembalian insentif untuk Ketua RT, yang dinilai memiliki peran penting dalam masyarakat.
“Kami menyadari bahwa tugas Ketua RT memerlukan perhatian dan waktu yang cukup,” imbuhnya.
Koyem juga menggarisbawahi rencananya untuk memaksimalkan program bantuan sosial (Bansos), yang akan dibagikan setiap tiga bulan, sehingga total menjadi empat kali dalam setahun.
“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat jika kami terpilih nanti,” pungkasnya.
Di lokasi yang sama, Ketua Tim Kampanye Koyem-SHD, Sigit Karyawan Yunianto (SKY), menambahkan bahwa program bansos ini akan tepat sasaran.
“Kami tidak akan sembarangan dalam memberikan bantuan; yang menerima harus benar-benar berhak,” tutupnya. (hfz)