PROKALTENG.CO-Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Pusat terus merosot. Hampir semua program Presiden Prabowo Subianto menuai polemik dan penolakan dari masyarakat. Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat serius.
Pemerintah Daerah (Pemda) kini punya tugas berat, merebut kembali kepercayaan rakyat. Jika mereka gagal, Indonesia bisa menghadapi ancaman yang lebih besar kemunculan gerakan separatis.
Peneliti dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro menuturkan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat dan daerah dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Jika pemerintah pusat dan daerah sama-sama kehilangan kepercayaan, itu bisa menjadi benih separatisme,” ujar Riko kepada JawaPos.com, Kamis (13/3).
Separatisme merupakan ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Ketika rakyat tak lagi percaya pada pemimpinnya, keinginan untuk memisahkan diri dari negara bisa muncul.
Riko pun tak heran melihat banyak kepala daerah mulai aktif membangun citra melalui media sosial. Namun, menurut Riko, ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, media sosial bisa mendekatkan pemimpin dengan rakyat. Disisi lain, bisa jadi alat manipulasi yang berbahaya.
Riko menegaskan, pencitraan berlebihan justru membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan.
“Kita kehilangan sosok pemimpin yang genuine, yang orisinal. Kalau semua direkayasa, kepercayaan masyarakat akan semakin runtuh,” tegasnya.
Diketahui, beberapa kepala daerah kini ramai diperbincangkan karena aksinya yang viral di media sosial. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis saat melihat hutan beralih fungsi menjadi kawasan komersial di kawasan Puncak, Bogor.
Wali Kota Depok turun langsung ke sungai untuk membersihkan sampah. Aksi-aksi kepala daerah serupa juga terus bermunculan di media sosial.
Riko mengungkapkan, jika para pemimpin daerah hanya fokus pada gimik tanpa orisinalitas, bukan tidak mungkin rakyat semakin kecewa dan gerakan separatis bisa semakin kuat.
“Pemerintah pusat sudah sulit dipercaya, pemerintah daerah juga sama. Terus, kita harus percaya siapa?,” ucap Riko. (jpg)