30.2 C
Jakarta
Friday, April 4, 2025

Rektor UPR: Perbedaan karena Pemilu Sudah Selesai, Saatnya Kembali Ber

PALANGKA RAYA – Adanya perselisihan di tengah
masyarakat, pasca pemilihan umum presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota
legislatif (Pileg), mendapat perhatian serius Rektor Universitas Palangka Raya
(UPR) Andrie Elia Embang.

Semua elit dan lapisan masyarakat diminta menghormati putusan pilres dan
pileg yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih khusus
untuk Pilpres, telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan
mengikat.

Menurut Andrie, perbedaan sikap atau pilihan pada proses pelaksanaan pemilu
baik pilpres, pileg dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), adalah hal yang wajar
dan lumrah di negara demokrasi, seperti Indonesia. “Perbedaan itu adalah
suatu yang wajar dan lumrah. Apalagi dalam memilih pemimpin, tetapi setelah itu
harus siap kalah dan siap menang serta mendukung hasil,” ucapnya, Rabu
(10/7/2019).

Meski demikian lanjut Andrie, setelah semua proses pemilu selesai yang
ditandai dengan adanya penetapan pemenang, maka sudah semestinya seluruh
masyarakat Indonesia kembali bersatu dan tidak lagi saling berpecah belah,
hanya karena beda pilihan. Sebab, semua adalah warga negara Indonesia yang
sejak dulu memegang erat persatuan dan kesatuan.

Baca Juga :  Ini Nama-nama Calon Ketua Umum PPP

“Sebagai masyarakat Indonesia yang memegang kesantunan, harusnya kita
dewasa dalam menyikapi persoalan, khususnya pilpres. Dan dalam hal ini, mari
kita kembali pada tujuan awal pilpres adalah memilih pemimpin bangsa, sehingga
tidak melanjutkan perpecahan dan perbedaan pilihan dalam kehidupan
sosial,” ujarnya.

Menurutnya, presiden telah dipilih dan telah ditetapkan oleh KPU. Sebagai masyarakat
dewasa harus mendukung putusan dan pimpinan bangsa yang telah dipilih.

“Elit politik dan elemen masyarakat harus bijak menyikapi hasil
pilpres. Dan juga harus bijak melihat situasi dan kondisi bangsa, jangan terlibat
dalam upaya memperkeruh suasana. Mari bersama membangun NKRI menuju Indonesia
maju dan sejahtera,” tegasnya.

Dia menegaskan, pilpres sudah usai dengan telah ditetapkannya pemenang. Sehingga
setelah itu tidak ada lagi kubu 01 atau 02. Andrie juga mengimbau kepada
seluruh elit politik dan masyarakat secara umum, agar menghentikan hal-hal yang
mengedepankan perbedaan yang justru berpotensi menimbulkan perpecahan. Menurutnya,
yang ada saat ini adalah NKRI harma mati.

Baca Juga :  ‘Nyanyian’ Krisdayanti Soal Gaji DPR, Fraksi PDIP: Bikin Gaduh

“Mari kita rawat bersama NKRI dan mari kita jaga persatuan serta
kesatuan bangsa. Mari bangun bangsa ini dengan krearivitas dan inovasi yang
mampu memajukan Indonesia. Libatkan diri untuk memajukan daerah. Jangan
terlibat hal yang negatif, seperti menyebar hoax serta ujaran kebencian,”
ujarnya.

Selain itu sebagai akademisi menurut Andrie, dirinya mengingatkan kepada
seluruh sivitas akademika yang notabene adalah didominasi generasi muda atau
milenial, untuk turut membantu memberikan pemahaman mengenai makna dan proses
demokrasi yang benar.

“Kami mengimbau kepada seluruh praktisi akademis, mulai dari dosen hingga
mahasiswa agar bisa menjadi pelopor dalam berdemokrasi yang benar, demokrasi
yang sejuk. Karena memang sudah seharusnya setiap perbedaan yang ada, justru
menjadi titik temu dalam masyarakat untuk saling memahami antara satu dengan
lainnya. Sikap saling menghormati dan bertenggang rasa ini penting untuk
memperkokoh persaudaraan kita sesama anak bangsa,” pungkasnya. (arj/nto)

PALANGKA RAYA – Adanya perselisihan di tengah
masyarakat, pasca pemilihan umum presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota
legislatif (Pileg), mendapat perhatian serius Rektor Universitas Palangka Raya
(UPR) Andrie Elia Embang.

Semua elit dan lapisan masyarakat diminta menghormati putusan pilres dan
pileg yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih khusus
untuk Pilpres, telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan
mengikat.

Menurut Andrie, perbedaan sikap atau pilihan pada proses pelaksanaan pemilu
baik pilpres, pileg dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), adalah hal yang wajar
dan lumrah di negara demokrasi, seperti Indonesia. “Perbedaan itu adalah
suatu yang wajar dan lumrah. Apalagi dalam memilih pemimpin, tetapi setelah itu
harus siap kalah dan siap menang serta mendukung hasil,” ucapnya, Rabu
(10/7/2019).

Meski demikian lanjut Andrie, setelah semua proses pemilu selesai yang
ditandai dengan adanya penetapan pemenang, maka sudah semestinya seluruh
masyarakat Indonesia kembali bersatu dan tidak lagi saling berpecah belah,
hanya karena beda pilihan. Sebab, semua adalah warga negara Indonesia yang
sejak dulu memegang erat persatuan dan kesatuan.

Baca Juga :  Ini Nama-nama Calon Ketua Umum PPP

“Sebagai masyarakat Indonesia yang memegang kesantunan, harusnya kita
dewasa dalam menyikapi persoalan, khususnya pilpres. Dan dalam hal ini, mari
kita kembali pada tujuan awal pilpres adalah memilih pemimpin bangsa, sehingga
tidak melanjutkan perpecahan dan perbedaan pilihan dalam kehidupan
sosial,” ujarnya.

Menurutnya, presiden telah dipilih dan telah ditetapkan oleh KPU. Sebagai masyarakat
dewasa harus mendukung putusan dan pimpinan bangsa yang telah dipilih.

“Elit politik dan elemen masyarakat harus bijak menyikapi hasil
pilpres. Dan juga harus bijak melihat situasi dan kondisi bangsa, jangan terlibat
dalam upaya memperkeruh suasana. Mari bersama membangun NKRI menuju Indonesia
maju dan sejahtera,” tegasnya.

Dia menegaskan, pilpres sudah usai dengan telah ditetapkannya pemenang. Sehingga
setelah itu tidak ada lagi kubu 01 atau 02. Andrie juga mengimbau kepada
seluruh elit politik dan masyarakat secara umum, agar menghentikan hal-hal yang
mengedepankan perbedaan yang justru berpotensi menimbulkan perpecahan. Menurutnya,
yang ada saat ini adalah NKRI harma mati.

Baca Juga :  ‘Nyanyian’ Krisdayanti Soal Gaji DPR, Fraksi PDIP: Bikin Gaduh

“Mari kita rawat bersama NKRI dan mari kita jaga persatuan serta
kesatuan bangsa. Mari bangun bangsa ini dengan krearivitas dan inovasi yang
mampu memajukan Indonesia. Libatkan diri untuk memajukan daerah. Jangan
terlibat hal yang negatif, seperti menyebar hoax serta ujaran kebencian,”
ujarnya.

Selain itu sebagai akademisi menurut Andrie, dirinya mengingatkan kepada
seluruh sivitas akademika yang notabene adalah didominasi generasi muda atau
milenial, untuk turut membantu memberikan pemahaman mengenai makna dan proses
demokrasi yang benar.

“Kami mengimbau kepada seluruh praktisi akademis, mulai dari dosen hingga
mahasiswa agar bisa menjadi pelopor dalam berdemokrasi yang benar, demokrasi
yang sejuk. Karena memang sudah seharusnya setiap perbedaan yang ada, justru
menjadi titik temu dalam masyarakat untuk saling memahami antara satu dengan
lainnya. Sikap saling menghormati dan bertenggang rasa ini penting untuk
memperkokoh persaudaraan kita sesama anak bangsa,” pungkasnya. (arj/nto)

Terpopuler

Artikel Terbaru