PROKALTENG.CO – Wacana Pilkada dipilih DPRD kembali menuai penolakan publik. Survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD, dengan tingkat penolakan melampaui 65 persen dan merata di hampir semua kelompok.
Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap Pilkada DPRD. Sementara yang menyatakan setuju atau sangat setuju hanya 28,6 persen. “Di atas 65 persen itu bukan angka kecil. Ini sudah masif dan sistemik,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu.
Ardian menjelaskan, dalam kajian opini publik, angka penolakan yang menembus batas 60 persen menandakan dampak yang besar. Apalagi, responden berasal dari berbagai latar belakang dan segmen masyarakat.
Penolakan tersebut juga datang dari lintas gender. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama tidak setuju jika sistem Pilkada langsung diubah menjadi pemilihan oleh DPRD. Sikap serupa juga terlihat pada responden di wilayah desa maupun perkotaan.
“Isu ini bukan hanya milik warga kota. Masyarakat desa juga menunjukkan penolakan yang sama,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, penolakan muncul baik dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah maupun menengah ke atas. Bahkan, menurut Ardian, kelompok dengan pendapatan lebih tinggi justru tercatat paling keras menolak wacana tersebut.
Jika dilihat berdasarkan generasi, Gen Z menjadi kelompok dengan penolakan tertinggi. Sebanyak 84 persen Gen Z menolak Pilkada DPRD. Angka penolakan juga tinggi pada Milenial (71,4 persen), Generasi X (60 persen), dan Baby Boomer (63 persen).
“Penolakan ini tidak terjadi pada satu generasi saja. Di semua generasi, mayoritas publik menolak Pilkada lewat DPRD,” tegas Ardian.
Survei LSI Denny JA dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden pada periode 19–20 Oktober 2025. Ardian menambahkan, jumlah responden tersebut dinilai cukup representatif menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia, mengingat hasil survei sebelumnya dengan jumlah serupa kerap mendekati hasil resmi rekapitulasi KPU. (ant)
