PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Sudah satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, tentu banyak hal yang dialami seiring berjalannya roda pemerintahan saat ini.
Program strategis nasional yang terhimpun dalam asta cita Presiden menjadi sorotan sejumlah mahasiswa. Diantaranya cetak sawah, Makan Bergizi Gratis (MBG), tindakan intoleransi semakin merambat, hingga janji penyediaan 19 juta lapangan pekerjaan disampaikan.
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo-Gibran itu menyuarakan aspirasinya di gedung DPRD Provinsi Kalteng, Kamis (30/10/2025).
Namun setiba di lokasi, sekelompok mahasiswa tertahan di depan gerbang. Mereka akhirnya berdialog dengan anggota setwan DPRD Provinsi Kalteng. Setelah berdialog cukup intens, akhirnya mahasiswa diberi kesempatan menyuarakan aspirasi sekaligus tuntutan kepada Prabowo-Gibran.
Koordinator lapangan (korlap) Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo-Gibran, Jales Veva mengatakan program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sebab menurutnya sudah ada 27 anak-anak di Kota Palangka Raya mengalami keracunan.
Sekelompok aktivis ini menuntut adanya perombakan struktural dalam pelaksanaan MBG. Seperti perombakan 50 persen daripada struktural menjadi badan ahli gizi dan keterlibatan sosok-sosok yang kompeten di bidang kesehatan.
“Sehingga output dari MBG ini sesuai, daripada kompetensi-kompetensi pemangku struktural yang ada,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti keikutsertaan Kalteng dalam proyek lumbung pangan nasional. Ia menilai bahwa program tersebut adalah program mangkrak. Karena proyek cetak sawah adalah proyek yang tidak sesuai dengan kondisi geografis di Bumi Tambun Bungai.
“Lahannya tercetak, namun tidak ada pengelolaan ataupun penanaman padi,” tegasnya.
Ketika mahasiswa ke Kabupaten Kapuas, ditemukan fakta terhadap pelaksanaan proyek itu. Mereka melihat masyarakat setempat tidak diberikan pendampingan semestinya. Padahal di juknis sendiri, sudah tertera terkait pengelolaan, tindak lanjut, dan pendampingan.
“Ini yang kami tanyakan. Apakah pemerintah hanya melakukan pencetakan saja namun tidak melakukan pendampingan-pendampingan ataupun penanggulangan?,” ujarnya.
Mereka menginginkan agar poin-poin tuntutan disampaikan DPRD Provinsi Kalteng ke pemerintah pusat selambat-lambatnya hingga Senin (3/11) mendatang. (jef)