PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO – Aksi demonstrasi aliansi Cipayung Plus bersama masyarakat Kalimantan Tengah di depan Mapolda Kalteng, Sabtu (30/8/2025) tidak hanya menyoroti kasus represif aparat. Lebih dari itu, mereka menyuarakan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Salah satu isu yang menjadi kekhawatiran peserta aksi yakni soal transparansi dalam pelayanan publik, khususnya biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Salah seorang peserta aksi, Iqbal menyampaikan bahwa praktik biaya pembuatan SIM C di lapangan sering kali berbeda dengan ketentuan resmi. Menurutnya, kondisi ini berpotensi membuka ruang bagi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Terkait hal tersebut, pastinya harus ada tindakan tegas, karena hal itu bisa menjadi pintu masuk praktik korupsi. Namun di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan syarat ujian SIM yang lebih realistis agar bisa dipenuhi dengan baik,” kata Iqbal saat ditemui usai aksi.
Dia menilai, salah satu langkah yang bisa dilakukan Polri adalah dengan mendorong penggunaan SIM digital, agar pelayanan semakin transparan dan efisien. Iqbal juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam ikut serta mengawasi dengan melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar.
“Harapan saya, jalur belakang dalam pengurusan SIM harus dihilangkan. Kalau memang biaya resmi Rp195 ribu, ya masyarakat cukup membayar sesuai aturan. Dan kalau ada oknum yang bermain, masyarakat harus berani melaporkan,” ujarnya.
Dia menambahkan, pembenahan pelayanan publik seperti pengurusan SIM adalah bagian dari reformasi internal Polri yang sangat diharapkan masyarakat.
Menurutnya, reformasi bukan hanya soal struktur besar di tingkat pusat, tetapi juga harus menyentuh aspek layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Reformasi Polri ini penting, agar masyarakat bisa lebih percaya. Harapan kami, kepolisian hadir untuk melayani, mempermudah, dan memberikan rasa adil, bukan sebaliknya,” ujarnya. (adr/hnd)