PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah kota di Kalimantan diminta lebih terbuka dalam mengadopsi program unggulan dari daerah lain. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan 2025, Neni Moerniaeni, saat membuka Muskomwil V APEKSI di Palangka Raya, Jumat (26/9).
Menurut Wali Kota Bontang tersebut, APEKSI merupakan rumah besar bagi seluruh pemerintah kota untuk saling berbagi solusi dan pengalaman dalam pembangunan. Ia menegaskan, tidak ada salahnya meniru program yang sudah terbukti berhasil di daerah lain.
“Kalau ada program bagus di kota lain, jangan malu meniru. Justru dengan mencontoh yang baik, pembangunan di daerah kita bisa semakin kuat,” kata Neni.
Neni menambahkan, APEKSI bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi juga forum memperjuangkan kepentingan pemerintah kota, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal.
“Permasalahan tiap kota berbeda. Ada ruang fiskal yang lemah, sementara transfer ke daerah (TKD) justru turun drastis. Kalau disamaratakan, ini menjadi kelemahan otonomi daerah,” jelasnya.
Ia menyoroti keterbatasan anggaran yang masih membatasi langkah pemerintah kota dalam merealisasikan visi pembangunan. Menurutnya, pemotongan TKD berdampak besar sehingga pemerintah kota harus mencari solusi alternatif.
“Kita sudah punya visi dan misi, tetapi anggaran terbatas karena pemotongan cukup drastis. Ini yang kita perjuangkan, misalnya agar PPh Pasal 21 bisa dikembalikan ke daerah. Selama ini PPh pegawai yang bekerja di kota, tapi kantornya di Jakarta, justru masuk ke pusat. Kalau dikembalikan, tentu bisa meningkatkan PAD,” tegasnya. (*adr)