PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kemenkum Kalteng tancap gas memperkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan di Kabupaten Barito Utara. Lewat Pelatihan Paralegal yang digelar 25–26 Februari 2026 di Aula Mentaya Kanwil Kemenkum Kalteng, kapasitas paralegal diasah agar akses keadilan makin dekat dengan masyarakat bawah.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor membuka langsung kegiatan tersebut, Rabu (25/2/2026). Hadir pula Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Utara Eveready Noor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Muhamad Mufid, Penyuluh Hukum Ahli Madya Agustina Dayaleluni, serta Tim Kerja BPHN Kanwil.
Hajrianor menegaskan, paralegal punya posisi penting sebagai ujung tombak layanan hukum berbasis masyarakat.
“Paralegal bukan sekadar relawan. Mereka garda terdepan pelayanan hukum di desa dan kelurahan. Dari merekalah masyarakat mendapat informasi, pendampingan awal, sampai diarahkan ke akses keadilan. Karena itu, peningkatan kapasitas paralegal adalah investasi jangka panjang membangun budaya sadar hukum,” tegasnya.
Menurut dia, Barito Utara punya potensi besar dalam penguatan Posbankum, apalagi pemerintah daerah menunjukkan komitmen mendukung pembentukan dan pembinaan paralegal di tingkat desa dan kelurahan.
Asisten I Setda Barito Utara Eveready Noor menyambut positif sinergi antara Pemkab dan Kemenkum Kalteng.
“Kami mendukung penuh pelatihan ini. Kehadiran paralegal di desa dan kelurahan sangat membantu masyarakat, terutama memberi pemahaman hukum sejak dini dan mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik besar,” ujarnya.
Paralegal sendiri merupakan individu yang telah mendapat pelatihan dasar hukum untuk memberikan layanan informasi, konsultasi awal, serta pendampingan non-litigasi. Melalui Posbankum Desa/Kelurahan, kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan warga kurang mampu bisa lebih mudah mengakses informasi hukum tanpa harus langsung masuk ke proses peradilan yang rumit.
Pada hari pertama, materi diisi oleh Pos Bantuan Hukum Aisyah Kalteng, Perkumpulan Sahabat Hukum, serta Bagian Hukum Pemkab Barito Utara melalui Dwi Meilady dan Kurniawan. Materinya beragam, mulai dari pengantar hukum dan demokrasi, struktur masyarakat, isu gender dan kelompok rentan, prosedur hukum dalam sistem peradilan Indonesia, hingga teknik penyusunan laporan dan komunikasi efektif bagi paralegal.
Lewat pelatihan ini, peserta diharapkan tak hanya paham teori, tetapi benar-benar siap menjalankan peran di Posbankum masing-masing. Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, dan Kemenkum Kalteng diharapkan membuat layanan bantuan hukum di Barito Utara makin responsif, profesional, dan berpihak pada masyarakat. (tim)
