PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kemenkum Kalteng) kembali unjuk prestasi dalam pengelolaan anggaran. Dalam ajang Treasury Award dan Stakeholders Day 2026 yang digelar KPPN Palangka Raya, Rabu (11/2/2025), Kanwil Kemenkum Kalteng memborong empat piagam penghargaan dengan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna, 100.
Empat penghargaan itu terdiri dari Peringkat I Kategori Satuan Kerja dengan Pagu Kecil (± Rp5 miliar dan bobot ≤ 80%) dengan Nilai IKPA 100, Peringkat II pada kategori yang sama dengan Nilai IKPA 100, serta penghargaan Kategori Satuan Kerja dengan Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Sempurna (100).
Capaian tersebut menegaskan konsistensi Kemenkum Kalteng dalam menjaga tata kelola anggaran yang akuntabel dan berbasis kinerja. Nilai IKPA 100 bukan sekadar angka, melainkan indikator pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, tepat sasaran, dan minim deviasi.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kemenkum Kalteng, Deny Harlianto, bersama JFT dan JFU pada Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Acara dibuka langsung oleh Plh Kepala KPPN Palangka Raya, Mohammad Hamzah.
Hamzah menegaskan, penghargaan diberikan kepada satuan kerja yang mampu mengeksekusi anggaran secara akurat dan akuntabel. “Nilai IKPA sempurna mencerminkan komitmen satker dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Kepala Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja kolektif yang membuahkan hasil maksimal tersebut. Menurutnya, capaian IKPA 100 menjadi pelecut semangat untuk terus memperkuat perencanaan dan realisasi anggaran.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi tim. IKPA sempurna jadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran agar berdampak langsung pada pelayanan hukum kepada masyarakat,” tegas Hajrianor.
Dengan torehan ini, Kemenkum Kalteng diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran, sekaligus memperkuat kontribusi dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang profesional dan berintegritas. (tim)
