PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pimpinan Komite I DPD RI melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) Kalteng di Kantor KPU Kalteng, Senin (6/11).
Wakil Ketua Komite I DPD RI Habib Abdurrahman Bahasyim didampingi Anggota DPD RI Muhammad Rakhman melakukan pertemuan dengan jajaran KPU dan Bawaslu serta Perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B. Aden yang juga merupakan Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Habib Abdurrahman Bahasyim mengatakan, pertemuan yang dilakukan di KPU Kalteng dalam rangka untuk advokasi mengenai kesiapan KPU Kalteng beserta pemangku kepentingan yang ada untuk kesiapan Pemilu yang akan datang.
“Alhamdulillah dalam pertemuan ini banyak hal yang terungkap dan juga temuan yang disampaikan Muhammad Rakhman bahwa masih ada hal-hal yang tentu menjadi perhatian baik dari KPU maupun Bawaslu. Dan ini tentu menjadi catatan dan kami harapkan ada tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dengan cepat agar Pemilu ini bisa terselenggara dengan baik dan sesuai harapan masyarakat,” beber pria yang akrab disapa Habib Banua.
Sementara itu, Anggota DPD RI Muhammad Rakhman mengharapkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) agar dijaga dengan betul dengan jumlah DPK lebih dari 10.000 di Kalteng.
“Kita mau bahwa semua orang memiliki haknya menggunakan hak pilih, tetapi tentu dengan apa yang menjadi haknya. Kalau dia hanya boleh milih presiden, maka milih presiden saja jangan semua di kasih. Contoh ada KTP luar Kalimantan, lalu mencoblos dengan diberi 5 surat suara, artinya akan ada yang diuntungkan, akan ada yang dirugikan. Kami minta ke KPU dan Bawaslu betul-betul lebih ketat lagi dalam hal ini,” terangya.
Rakhman pun menyoroti soal masih bertebarannya baliho para Calon Legislatif (Caleg). Padahal dia menganggap tahapan ini merupakan masa tenang, belum masa kampanye.
“Saya tadi berharap bahwa kalau bisa semua dicabut. Tadi beliau menyampaikan berbeda, ada APK (Alat Peraga Kampanye) atau APS (Alat Peraga Sosialisasi) . Tapi mungkin di lapangan masih banyak yang APK. Jadi kita berharap agar seluruh petarung (kompetitor Pemilu) bertanding dengan fair. Kalau cabut-cabut, kalau pasang ya pasang semua,” terangnya.
Sementara itu, Hersondalam laporannya menyampaikan di Pemprov Kalteng untuk persiapan pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 dan pilkada pada November 2024 mendatang, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah melaksanakan pembentukan Desk Pemilu dan Pilkada.
Di mana tugas dari Desk Pemilu dan Pilkada yaitu melakukan pelaksanaan pemilu, pemantauan pelaksanaan pemilu dan pilkada yakni menginventarisir, mengantisipasi berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada termasuk juga menyaring berbagai isu-isu strategis yang sekarang ini akan lebih berkembang lagi dengan adanya flatform media sosial.
Lebih lanjut disampaikan, Desk Pilkada mencakup berbagai unsur yang ada di pemerintah daerah termasuk TNI/Polri, Kejaksaan, KI, sehingga nantinya bisa memfilter berita-berita hoaks atau informasi yang tidak benar dengan dilakukan klarifikasi.
“Dengan adanya kunjungan Pemprov ke 14 kabupaten dan kota, kami sudah menyamakan persepsi dengan pelaksana pemilu dan pilkada sekaligus kami monitoring tentang persiapan pembayaran baik kepada KPU maupun ke Bawaslu,” ujarnya.
Sementara saat ditemui awak media secara terpisah, Herson mengatakan, Pemprov Kalteng menjelaskan terkait pelaksanaan kesiapan Pemilu dan Pilkada.
“Masukannya bahwanya dengan adanya berbagai suhu politik yang dianggap meningkat, hendaknya kita bijak dalam menggunakan media sosial, menggunakan platform pemberitaan agar nantinya kita memberikan informasi yang tepat, tidak berbentuk berita hoax, sehingga literasi masyarakat bagus,” tambahnya. (hfz/pri)