NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Lamandau mengkritisi besarnya sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023 lalu. Hal ini termuat dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Pj Bupati Lamandau. Tentang ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2023 baru-baru ini.
Juru bicara fraksi Gerindra, Eger E Guna mengatakan, bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sejatinya merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi. Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada pertanggungjawaban terhadap rakyat sebagai pemberi mandat baik kepada eksekutif maupun legislatif.
“Oleh karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan sebuah bentuk aplikasi dari sistem pertanggungjawaban anggaran. Sekaligus kewajiban konstitusional, yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” Jelasnya di Nanga Bulik, Selasa (6/8).
Lanjut ia. Ini juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target dan pencapaian kinerja program pembangunan daerah, yang telah dilaksanakan selama satu tahun aggaran.
“Untuk melihat secara bersama-sama keberhasilan apa saja yang telah dicapai dan kekurangan atau kelemahan apa saja yang masih terus berulang, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD,” tuturnya.
Perlu diketahui ialah satunya yang menjadi sorotan adalah Silpa TA 2023 sebesar RP.117.480.766.634,26. Yang terdiri dari surplus TA 2023 sebesar Rp 8.547.784.749,93,- dan pembiayaan netto sebesar Rp 108.932.981.884,33,-
“Kami fraksi Gerindra berpendapat bahwa Silpa ini masih terlalu besar dan berpotensi merugikan pembangunan. Oleh sebab itu mohon kiranya pemerintah daerah menyajikan secara transparan berapa nilai Silpa efisiensi dan berapa nilai Silpa dari gagalnya pekerjaan atau proyek dan apa yang menjadi penyebabnya,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh juru bicara fraksi Nasdem, Mesriadi. Mereka mengaku miris dan prihatin melihat SILPA tahun 2023 yang begitu besar.
“Miris dan prihatin.kenapa silpa TA 2023 begitu besar padahal dana ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan Kabupaten Lamandau hal ini sangat kontradiktif dengan kondisi pembangunan yang ada di Kabupaten Lamandau sesuai harapan masyarakat yakni di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan ,ekonomi dan lainnya, ” Ungkap Mesriadi. (Bib)