SAMPIT- Saat melakukan reses ke daerah pemilihan
masing-masing, anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Parimus, SE
menyoroti soal bantuan sosial (bansos) Pemprov Kalteng bagi masyarakat
terdampak pandemi Covid-19 di Desa Jemaras Kecamatan Cempaga.
Sebab, dari jumlah
404 data Kepala Keluarga (KK) yang diajukan, ternyata hanya 1 KK yang kebagian
mendapatkan bantuan.
“Kami merasa kaget mendengar apa yang disampaikan
kepala desa, dan itu tidak masuk akal. Karena dari data 404 jumlah kepala
keluarga yang diajukan pemerintah desa hanya 1 kepala keluarga yang mendapatkan
bantuan. Siapa yang memangkas data itu?, dan ini harus diketahui oleh pak
gubernur,” ujarnya, kemarin Rabu (13/5).
Parimus mengatakan bantuan sosial dari Pemprov Kalteng itu
berbentuk sembako yang hanya diterima oleh satu-satunya kepala keluarga di Desa
Jemaras. Hal ini juga diperkuat dari pengakuan langsung kepala desa pada saat
dirinya malakukan reses.
“Kami meminta terkait persoalan data penerima bantuan
sembako ini, harus segera ditindak lanjuti Pemprov Kalteng, khususnya bisa
menjadi perhatian pak gubernur. Kami
khawatir jika masyarakat tidak kebagian bantuan akan melampiaskannya ke
pemerintah desa ini. Kasihan kepala
desanya,” terangnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotim ini juga menilai
semua bantuan yang bersifat sosial rawan menjadi konflik dan masalah
kecemburuan sosial. Karena itu, dirinya
mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi. Selain itu, meminta para kepala desa untuk menjalankan
tugas penyaluran bantuan sosial sesuai dengan aturan berlaku.
“Kami berharap pemerintah provinsi, kabupaten dan desa
dapat mengantisipasi jika ada gejolak di masyarakat dari pembagian bantuan
sosial pandemi Covid-19. Seperti
kericuhan yang sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Jangan sampai terjadi di Kalteng khususnya
Kabupaten Kotim,” Harap Parimus.