Kualitas pendidikan dan
profesionalisme guru menjalankan tugas, kembali menjadi fokus utama Dinas Pendidikan
(Disdik) Batara. Penyebaran guru tidak merata hingga antisipasi pungutan liar
di sekolah, menjadi evaluasi.
———————————-
MASALAH pendidikan
khususnya tenaga pendidik, mendapat masukan serta kritikan dari anggota dewan.
Seperti kebanyakan kasus, banyak gurur menumpuk di perkotaan menjadi fenomena
tak terhindarkan di dunia pendidikan. Guru malas bertugas di pedalaman.
Untuk itu, Kepala Dinas
Pendidikan Batara Syahmiludin Surapati yang baru saja dilantik beberapa waktu
lalu, menyampaikan akan segera mengevaluasi masalah tersebut. Pihaknya akan
mengumpulkan semua kepala bidang yang menangani hal teesebut, untuk meminta
data penyebaran guru yang ada serta memetakan sekolah-sekolah yang belum
lengkap terutama tenaga pengajar.
“Kalau data ini kan
sudah saya minta dari bidang yang menangani, dari data sekolah-sekolah yang ada
di daerah ini kita bisa melihat komposisi yang disorot terjadi penumpukan,â€
ujarnya, baru-baru ini.
Dikatakannya, dari data
tersebut akan diketahui sekolah-sekolah mana yang memerlukan dan
sekolah-sekolah mana yang terjadi penumpukan. Jangan sampai ada kesan guru
menumpuk di kota, sedangkan di kecamatan, kelurahan atau desa mengalami
kekurangan.
“Guru ada yang namanya
sertifikasi, jika guru menumpuk, jam belajar mengajarnya jelas tidak terpenuhi.
Ini yang jadi masalah nantinya kalau ia menerima sertifikasi tetapi jam
mengajarnya tidak sesuai. Oleh kerana itu kita akan data dan petakan
sekolah-sekolah mana yang gurunya menumpuk dan yang mana mengalami kekurangan,
Memang harus kita pikirkan untuk pemerataan ini,†kata Syahmiludin.
Disampaikannya juga
bahwa yang menjadi PR bagi mereka, saat ini bupati Batara meminta kepada Dinas
Pendidikan, bagaimana untuk membenahi dan bisa mencari solusi untuk guru yang
bertugas di tempat yang terpencil agar bisa betah.
“Akan diberikan reward
sebagai bentuk penghargaan kepada guru-guru yang bertugas ditempat yang
terpencil serta ada tunjangan, agar mereka betah dan semangat menjalaini tugas
dan fungsinya sesuai tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah,†ungkapnya.
Selain soal penyebaran
guru, pihaknya juga mewanti-wanti agar semua kepala sekolah (kasek) baik
di tingkat SD, SLTP, SLTA/sederajat jangan sampai ada pungutan liar (pungli)
saat penerimaan peserta didik maupun kenaikan kelas dan kegiatan sekolah
lainnya.
Pemerintah daerah, kata
dia, sudah mencanangkan sekolah gratis jadi tidak boleh lagi ada pungutan
ataupun dulu yang namanya Sumbangan Pembinaaan Pendidikan (SPP). â€Kita
berharap, mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik mengacu pada ketentuan
yang ada,†cetus Syahmiludin.
Dia juga berharap di
Kabupaten Batara tidak ada kejadian-kejadian seperti kasus pungli seperti yang
terjadi di daerah lain.
“Jika ini terjadi,
tentunya sangat mencoreng dunia pendidikan kita. Bupati Barito Utara H
Nadalsyah juga telah memperingatkan kepada kalangan Dinas Pendidikan Barito
Utara agar betul-betul memperhartikan PPDB ini,†kata mantan Camat Gunung
Timang ini.
Yang pasti dengan
adanya kasus yang baru terjadi tersebut, sebagai pembelajaran dan jangan sampai
terjadi di wilayah Kabupaten Batara ada kasus yang sama terjadi,†tandasnya.
(dad/adl/abe)