MUARA TEWEH –
Ketua Fraksi PKB di DPRD Barito Utara H Benny Siswanto mengatakan, APBD sebagai salah satu
instrumen penting dalam menggerakan perekonomian daerah maupun nasional. Untuk itu, perlu penyelarasan dengan
kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh.
“Dengan berbagai
regulasi yang ada, pengelolaan keungan daerah dimaksudkan agar lebih fokus
terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan persatuan
pertumbuhan ekonomi daerah,†kata Benny
Siswanto, kemarin.
Namun, dalam
keterbatasan kemampuan keuangan daerah,
menurut Benny, agar program kegiatan prioritas yang belum
terakomodir dalam RAPBD tahun anggaran 2020, dikaji dan dibahas bersama pada
rapat gabungan, agar penganggaran kegiatan yang tidak begitu mendesak dan urgen
untuk dipertimbangkan.
“Kami juga meminta
upaya strategis pemerintah
daerah untuk dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui pengembangan
pengelolaan aset daerah dengan maksimal, sehingga PAD dapat meningkat setiap
tahunnya,†ungkapnya.
Sementara juru bicara
Fraksi Gerinda Muhammad Haris Fitriadi menyampaikan, pihaknya memiliki beberapa
catatan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020.
“Mewujudkan masyarakat Barito Utara yang religius, mandiri
dan sejahtera melalui percepatan peningkatan pembangunan di bidang SDM, infrastruktur dan ekonomi
kerakyatan. Salah satunya
perlu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Sementara ini masih ada
terdapat sebuah sekolah hanya satu ruangan, dimana ruang kepala sekolah, dewan
guru serta murid kelas I sampai kelas VI,†jelasnya.
Selain itu, terdapat
juga pustu-pustu yang petugasnya tidak berada di tempat, kadang pustu itu buka dan kadang tidak, juga tenaga medis di daerah ini masih kurang termasuk peralatannya. “Bahkan
setingkat RSUD Muara Teweh sendiri, masih banyak keluh kesah para pasien
berkaitan dengan pelayanan, termasuk masalah pelayanan BPJS,†ujar Haris.
Sebagai perhatian
khsusus, lajut Haris, perlu
perhatian khusus dari tim anggaran pemerintah daerah terhadap pokok-pokok
pikiran DPRD Batara yang merupakan aspirasi dari masyarakat yang dititipkan kepada
wakilnya yang diduduk di kursi
dewan. (adl/ens)